MADANINEWS.ID, JAKARTA – Perubahan sistem penyelenggaraan haji yang diterapkan Arab Saudi untuk musim haji 2027 mulai mendapat perhatian dari penyelenggara haji khusus di Indonesia. Ketatnya jadwal yang ditetapkan melalui platform Nusuk Masar dinilai menuntut seluruh proses persiapan dilakukan lebih cepat, termasuk pelunasan biaya haji khusus.
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mendorong Kementerian Haji dan Umrah mempercepat proses pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Khusus 2027 agar Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) memiliki waktu yang cukup untuk menyiapkan berbagai kebutuhan layanan bagi jemaah.
Ketua Umum DPP AMPHURI Firman M. Nur mengatakan percepatan pelunasan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pelayanan yang akan diterima jemaah sejak awal proses persiapan.
“Fokus utama kami adalah pelayanan jamaah. Semakin cepat proses pelunasan dilakukan, semakin besar peluang PIHK mendapatkan layanan terbaik dan memberikan kepastian kepada jamaah sejak awal,” ujar Firman M. Nur dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurutnya, keterlambatan pelunasan berpotensi memengaruhi kemampuan PIHK dalam mendapatkan layanan terbaik di Arab Saudi, mulai dari akomodasi, transportasi hingga layanan di kawasan Masyair.
Karena itu, percepatan pelunasan dinilai menjadi langkah strategis agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi dapat dipenuhi tepat waktu.
Nusuk Masar Ubah Pola Persiapan Haji
Firman menjelaskan bahwa sistem baru berbasis platform Nusuk Masar membuat proses penyelenggaraan haji berjalan dengan timeline yang jauh lebih ketat dibandingkan musim-musim sebelumnya.
Kondisi tersebut mengharuskan PIHK bergerak lebih cepat dalam menyelesaikan berbagai kebutuhan operasional yang menjadi syarat penyelenggaraan haji.
Mulai dari kontrak layanan, pemilihan hotel, penyusunan manifest jemaah, hingga pengamanan berbagai kebutuhan operasional di Arab Saudi harus dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Menurut AMPHURI, kepastian pelunasan sejak dini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi PIHK untuk menyelesaikan seluruh tahapan tersebut tanpa terkendala waktu.
Usul Pelunasan Haji Khusus Tak Menunggu Haji Reguler
Selain meminta percepatan pelunasan, AMPHURI juga mengusulkan perubahan mekanisme pembayaran haji khusus agar tidak lagi bergantung pada tahapan pelunasan haji reguler.
Asosiasi menilai skema yang lebih fleksibel akan membantu PIHK menyesuaikan diri dengan sistem baru yang diterapkan Arab Saudi.
Dengan demikian, penyelenggara haji khusus dapat lebih cepat melakukan kontrak layanan dan memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah tetap terjaga.
“Pelunasan Haji Khusus sebaiknya dapat dilakukan lebih awal dan tidak harus menunggu proses haji reguler. Ini penting agar PIHK memiliki ruang yang cukup untuk melakukan kontrak layanan dan menjaga kualitas pelayanan kepada jamaah,” kata Firman.
Soroti Kepastian Layanan Masyair
Di samping persoalan pelunasan, AMPHURI juga meminta pemerintah terus mengawal kepentingan jemaah haji khusus Indonesia dalam hubungan dengan perusahaan penyedia layanan atau syarikah di Arab Saudi.
Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kepastian lokasi layanan Masyair, termasuk penyediaan tenda Mina bagi jemaah haji khusus Indonesia.
AMPHURI menilai keberhasilan penyelenggaraan haji khusus 2027 akan sangat bergantung pada kesiapan seluruh pihak dalam mengikuti jadwal yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah, asosiasi, dan PIHK perlu dilakukan sejak awal agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai target dan kebutuhan jemaah dapat terpenuhi secara optimal.