MADANINEWS.ID, Jakarta — Biaya penerbangan menjadi salah satu penentu utama naik-turunnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M. Dengan porsinya yang mencapai sekitar 40 persen dari keseluruhan BPIH, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI kini mencari ruang efisiensi, termasuk membuka kemungkinan menggunakan maskapai alternatif.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj RI Ian Heriawan mengatakan pembicaraan dengan maskapai masih berlangsung. Negosiasi telah dilakukan berulang kali melalui pertemuan langsung maupun secara daring untuk mendapatkan biaya penerbangan yang lebih efisien.
“Kita sudah negosiasi berulang-ulang. Kita melakukan rapat offline, online juga. Terus kita upayakan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ada finalisasi,” ujar Ian di Jakarta, Senin (21/9/2026).
Penerbangan Pegang Porsi 40 Persen BPIH
Besarnya komponen penerbangan membuat hasil negosiasi dengan maskapai memiliki pengaruh signifikan terhadap angka akhir BPIH. Kemenhaj berharap penurunan biaya pada sektor tersebut dapat langsung membuka ruang untuk menekan keseluruhan biaya penyelenggaraan haji.
“Sekarang yang menjadi konsen itu masalah penerbangan. Penerbangan ini cukup tinggi, 40 persen dari BPIH. Sehingga kalau penerbangan bisa turun, otomatis BPIH bisa turun,” katanya.
Di tengah negosiasi yang masih berjalan, pemerintah mulai mempertimbangkan opsi lain. Salah satunya dengan melihat kemungkinan melibatkan maskapai yang mampu menawarkan harga lebih kompetitif dibanding skema yang tengah dibahas.
“Untuk mempertimbangkan maskapai lain yang memiliki harga yang lebih kompetitif, itu akan menjadi salah satu bahasan. Tapi akan kita hitung secara cermat,” kata Ian.
Meski demikian, harga tiket bukan satu-satunya faktor yang menjadi pertimbangan. Menurut Ian, perhitungan biaya penerbangan harus tetap memperhatikan dampaknya terhadap pelayanan, kenyamanan, hingga keamanan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau salah menghitung, salah mengkalkulasi, dampaknya akan kepada pelayanan jemaah. Karena itu kita hitung secara cermat,” ujarnya.
Dari Embarkasi hingga Porsi Antar-Maskapai Ikut Disimulasikan
Upaya mencari skema yang lebih efisien tidak berhenti pada negosiasi harga. Kemenhaj juga telah melakukan sejumlah simulasi terkait penerbangan, termasuk menghitung kembali alokasi pada sejumlah embarkasi serta pembagian porsi penerbangan antar-maskapai.
Perhitungan tersebut juga harus mempertimbangkan variabel lain yang dapat memengaruhi biaya. Selain penawaran dari maskapai, pergerakan harga avtur dan nilai tukar ikut masuk dalam kalkulasi biaya penerbangan.
Berbagai variabel itu membuat pemerintah belum dapat mengambil keputusan akhir terkait besaran komponen penerbangan. Setiap skema masih harus dihitung agar efisiensi yang dikejar tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada jemaah.
Sementara itu, pembahasan terhadap komponen pelayanan di dalam negeri dan layanan luar negeri telah mencapai tahap akhir. Kondisi tersebut membuat penerbangan menjadi salah satu komponen utama yang masih menentukan angka final BPIH 2027.
Angka Final BPIH Masih Menunggu Negosiasi Maskapai
Kemenhaj tetap mengupayakan agar BPIH dapat ditekan dari usulan awal yang telah disampaikan dalam pembahasan bersama DPR RI. Namun, angka akhirnya belum dapat dipastikan karena negosiasi biaya penerbangan masih berlangsung.
“Kalau angka yang tepat, sebetulnya kita masih belum bisa putuskan. Karena tergantung nanti di maskapai. Kalau itu bisa turun, BPIH bisa turun,” ujar Ian.
Pembahasan BPIH bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI juga terus berjalan. Pemerintah berharap proses pembahasan dapat mencapai kesepakatan pada akhir September 2026 sebelum memasuki tahapan penetapan BPIH.
“Kita upayakan di bulan ini. Mudah-mudahan akhir bulan sudah terbit,” pungkas Ian.