MADANINEWS.ID, JAKARTA – Wacana “war tiket” haji yang mencuat belakangan ini dipastikan tidak akan menghapus antrean panjang jemaah. Pemerintah justru menegaskan skema tersebut diarahkan untuk mempercepat keberangkatan 5,7 juta calon jemaah yang sudah menunggu.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa prioritas utama tetap diberikan kepada jemaah yang telah masuk daftar tunggu.
“Pada prinsipnya jangan khawatir dengan yang udah ngantri 5,7 juta itu. Justru kita ingin mengurangi dan memperpendek 5,7 juta ini,” ujarnya di Gedung Kementerian Haji dan Umrah RI, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
“War Tiket” Bukan Menghapus Antrean
Dahnil menjelaskan, istilah “war tiket” bukanlah kebijakan yang akan mengabaikan antrean, melainkan pendekatan untuk menggambarkan adanya mekanisme kompetitif dalam keberangkatan haji.
“War tiket ini sebenarnya istilah yang digunakan oleh Pak Menteri untuk menunjukkan ada kompetisi yang terbuka untuk memastikan prinsipnya kita berusaha menolkan antrean (haji),” sambungnya.
Ia meminta masyarakat tidak terpaku pada istilah tersebut, karena pada dasarnya konsep yang dimaksud adalah memberi peluang bagi jemaah yang memenuhi syarat (istitha’ah) untuk berangkat lebih cepat.
“Itu pendekatannya supaya teman-teman paham. Itu istilah-istilah saja. Maksudnya ada kompetisi di situ, siapa yang istitha’ah, siapa yang mampu ya beli,” ungkap Dahnil.
Prioritas Tetap untuk 5,7 Juta Jemaah
Dahnil menegaskan, fokus utama dari wacana ini tetap pada penyelesaian antrean jemaah yang sudah terdaftar, yang saat ini mencapai 5,7 juta orang.
“Prioritas dari istilah war tiket itu 5,7 juta ini, habis dulu ini. Nah tinggal diskusi berikutnya keuangan haji kita sanggup nggak?” kata Wamenhaj.
Senada dengan itu, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, memastikan bahwa wacana “war tiket” masih dalam tahap kajian dan tidak akan menghapus hak jemaah yang sudah mengantre.
“Alhamdulillah saya bersyukur dan saya baca semua. Respon dari masyarakat terkait dengan antrean yang begitu banyak ‘nanti tahun depan antrean saya hilang dihapus’, nggak nggak. Ini masih wacana yang cukup panjang diperlukan pembicaraan dari semua stakeholder haji dan yang pasti tidak akan menghapus mereka yang sudah antre,” tandasnya.
Pemerintah menegaskan, implementasi skema ini masih memerlukan pembahasan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk terkait kesiapan keuangan haji.
Dengan demikian, masyarakat diimbau untuk tidak khawatir atau terpengaruh persepsi yang keliru terkait istilah “war tiket”, karena tujuan utamanya adalah mempercepat antrean, bukan menghapusnya.