MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan arah penyelenggaraan ibadah Haji 1447 Hijriah/2026 M dengan menitikberatkan pada ketepatan waktu, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan perlindungan jemaah. Ketiga aspek tersebut menjadi kerangka utama dalam seluruh tahapan persiapan haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.
Penegasan itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf dalam kegiatan Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M yang digelar di Lobby VIP Sekretariat UPT Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Fokus penyelenggaraan haji tahun ini adalah ketepatan waktu, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan perlindungan jemaah. Pemerintah bekerja secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek teknis, tetapi juga tata kelola dan pengawasan,” ujar Menhaj RI.
Tata Kelola dan Pengawasan Diperkuat
Menurut Irfan Yusuf, Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya menyiapkan aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga memperkuat tata kelola, pengawasan, dan integritas sistem haji secara menyeluruh. Setiap kebijakan diarahkan agar berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan jemaah.
“Pelayanan jemaah menjadi prioritas utama. Setiap proses harus jelas, pasti, patuh terhadap regulasi, dan dapat dipertanggungjawabkan demi kenyamanan dan keselamatan jemaah,” tegasnya.
Dari sisi layanan di Arab Saudi, Kementerian Haji dan Umrah mengawal secara intensif penyediaan akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Koordinasi dilakukan secara erat dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan layanan sesuai standar dan mampu melayani jemaah Indonesia dalam jumlah besar.
Di dalam negeri, persiapan penerbangan haji, asrama haji, dan embarkasi dilakukan sejak awal melalui koordinasi lintas kementerian, maskapai, serta pengelola bandara. Asrama haji disiapkan untuk memastikan jemaah memperoleh layanan yang tertib, nyaman, dan aman sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
Proses pelunasan biaya haji reguler dan khusus juga terus dipantau agar berjalan transparan, tertib, dan terintegrasi dengan sistem layanan haji serta pemvisaan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah hambatan administratif yang dapat mengganggu tahapan penyelenggaraan.
Sementara itu, layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Pemenuhan istithaah kesehatan, kesiapan tenaga medis, serta sistem layanan kesehatan yang memadai baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi menjadi perhatian khusus.
“Keselamatan jemaah adalah hal yang tidak bisa ditawar. Pemenuhan istithaah kesehatan dan kesiapan layanan medis menjadi perhatian utama pemerintah,” kata Menhaj.
Petugas dan Data Jadi Fondasi Layanan
Untuk mendukung layanan di lapangan, rekrutmen petugas haji dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan petugas terus diperkuat agar siap secara mental dan fisik, serta mampu melayani jemaah rentan secara optimal.
Kemenhaj juga memperkuat akurasi dan sinkronisasi data sebagai fondasi penyelenggaraan haji, guna memastikan proses pemvisaan, layanan, dan perlindungan jemaah berjalan lancar tanpa kendala administratif. Selain itu, pemetaan risiko dilakukan secara komprehensif disertai langkah mitigasi sejak dini melalui penguatan pengawasan dan koordinasi lintas sektor.
Menutup paparannya, Irfan Yusuf menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan Haji 1447 H/2026 M secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan serta perlindungan jemaah. Ia juga mengajak media berperan sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan konstruktif kepada masyarakat.