MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah menegaskan kembali bahwa penugasan sebagai petugas haji merupakan amanah pelayanan, bukan kesempatan untuk menunaikan ibadah pribadi. Penekanan ini disampaikan untuk merespons kritik publik dan jamaah terkait kualitas pelayanan pada penyelenggaraan haji sebelumnya.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat menutup kegiatan Training of Trainer (ToT) petugas haji di Asrama Haji Pondok Gede, Kamis (08/01).
Orientasi Pelayanan Jadi Titik Tekan
Dahnil mengakui, evaluasi pelaksanaan haji sebelumnya masih diwarnai sorotan terkait komitmen pelayanan sebagian petugas. Karena itu, pemerintah ingin memastikan bahwa orientasi utama seluruh petugas haji adalah melayani jamaah secara optimal.
“Ini, kan, banyak juga kritik dari teman-teman publik, jamaah, segala macam terkait dengan komitmen pelayanan. Nah, jadi kita ingin pastikan semua petugas haji itu orientasi utamanya adalah pelayanan jamaah, bukan nebeng naik haji,” ujar Dahnil.
Menurut Dahnil, masih ada petugas yang berangkat dengan motivasi utama beribadah. Padahal, beban kerja petugas haji menuntut kesiapan fisik dan mental yang tinggi selama operasional haji berlangsung.
“Petugas haji itu bekerja hampir tanpa henti. Kerjanya bisa 25 jam, mayoritas kerja fisik. Jadi, kalau mau fokus ibadah, ya jangan jadi petugas,” ujarnya.
Selain meluruskan orientasi, pembekalan teknis petugas haji yang akan dimulai pada 10 Januari 2026 selama sekitar satu bulan juga diarahkan untuk memperkuat integritas, disiplin, dan kekompakan tim.
Koordinasi dan Kerja Tim Jadi Catatan Evaluasi
Dahnil menilai persoalan koordinasi dan kerja tim masih menjadi salah satu titik lemah yang perlu dibenahi. Ia menekankan bahwa pelayanan jamaah di Madinah dan Makkah sangat bergantung pada soliditas antarpersonel.
“Pelayanan di Madinah dan Makkah itu kerja tim. Kalau kedisiplinan dan koordinasi bermasalah, jamaah yang dirugikan,” katanya.
Untuk membentuk karakter petugas yang tangguh, Kementerian Haji dan Umrah RI mengadopsi pola pelatihan militer, termasuk simulasi pelayanan di Tanah Haram dan Masyair, serta uji fisik.
“Kami ingin petugas yang siap secara mental, fisik, dan waktu. Kalau merasa tidak siap, lebih baik tidak ikut, karena yang ingin jadi petugas haji itu jutaan orang,” ujar Dahnil.
Dalam kesempatan yang sama, Dahnil mengungkapkan jumlah petugas haji dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun ini ditambah hingga dua kali lipat. Kebijakan tersebut disebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Penambahan dilakukan berdasarkan penilaian terhadap kinerja TNI-Polri yang dinilai disiplin dan bertanggung jawab. Selain itu, kementerian juga menyiapkan sistem penghargaan bagi petugas haji berprestasi.
“Ukuran keberhasilan petugas haji adalah dedikasinya melayani jamaah. Bukan seberapa banyak ibadah pribadinya, tetapi seberapa baik ia melayani,” kata Dahnil.