MADANINEWS.ID, JAKARTA – Rencana pembangunan Kompleks Haji Indonesia di Makkah tidak hanya dipandang sebagai upaya peningkatan layanan bagi jamaah, tetapi juga berpotensi menjadi penggerak ekonomi nasional. Proyek ini dinilai membuka peluang keterlibatan pelaku usaha dan tenaga kerja dari dalam negeri melalui penguatan rantai pasok kebutuhan jamaah haji.
Direktur NEXT Indonesia Center Herry Gunawan menilai, proyek tersebut dapat menimbulkan efek berganda (multiplier effect) apabila ekosistem pendukungnya dikelola dengan melibatkan pelaku usaha Indonesia, khususnya pada sektor konsumsi dan logistik.
Rantai Pasok Konsumsi Dinilai Punya Dampak Nyata
Menurut Herry, salah satu sektor strategis yang bisa digarap adalah penyediaan makanan bagi jamaah haji. Kebutuhan dapur, mulai dari bahan baku hingga pengolahan, dinilai dapat disuplai dari Indonesia sehingga berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
“Misalnya, dari lauk-pauk seperti ikan dan tempe sampai bumbu dapur. Ini peluang yang besar, sehingga berdampak juga pada penyerapan tenaga kerja di tanah air,” ujar Herry di Jakarta, Kamis (08//01).
Selain aspek ekonomi, keterlibatan Indonesia dalam penyediaan konsumsi juga disebut memberi nilai tambah dari sisi kenyamanan jamaah. Jamaah dinilai dapat merasakan pengalaman yang lebih dekat dengan kebiasaan di Tanah Air, terutama dalam hal cita rasa makanan.
“Efek pengganda ini jangan dilupakan. Ini punya nilai ekonomi dan sosial yang lebih besar ketimbang dari sekadar pengembalian investasi yang diterima dari proyek akomodasi kampung haji di Arab Saudi,” ujarnya.
Jamaah Haji Disebut Pasar dengan Kepastian Tinggi
Herry menilai, proyek Kompleks Haji Indonesia merupakan langkah strategis bagi Danantara dan perekonomian nasional. Selama ini, belanja jamaah haji Indonesia untuk akomodasi dan kebutuhan lain di Arab Saudi mencapai nilai triliunan rupiah, namun sebagian besar tidak kembali ke dalam negeri.
“Dengan kehadiran proyek Kampung Haji yang dikelola oleh entitas usaha atau badan milik Indonesia, maka belanja yang dikeluarkan oleh jamaah haji akan kembali ke Indonesia sebagai hasil investasi yang dilakukan oleh Danantara,” ujar Herry.
Ia juga menilai jamaah haji merupakan segmen pasar dengan tingkat kepastian tinggi dalam jangka panjang.
“Jamaah haji merupakan captive market. Tinggal jamaah umrah yang jadi pekerjaan rumah, bagaimana bisa digarap sekalian. Selain itu, bisnis tersebut sustain dalam jangka panjang. Dengan demikian, ada kepastian daya serap pasar. Risiko bisnisnya jadi lebih rendah,” kata Herry.
Biaya Haji Diminta Tetap Stabil
Di sisi lain, Herry mengingatkan agar investasi tersebut tidak berujung pada kenaikan biaya haji. Menurutnya, stabilisasi ongkos haji harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan proyek.
“Jangan sampai gara-gara Danantara investasi di Arab Saudi, ongkos haji malah naik. Karena itu, menurut saya, Danantara harus melibatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Kalau BPKH dapat untung dari investasi di sektor riil bersama Danantara, dampak positifnya ke subsidi biaya haji yang bisa lebih besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan Badan Pengelola Keuangan Haji dinilai penting untuk menjaga stabilitas biaya haji di masa depan.
“Keterlibatan BPKH bisa saja masuk di ekosistem dapur, seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh entitas anak usahanya di Arab Saudi. Pentingnya keterlibatan BPKH adalah dalam rangka stabilisasi ongkos haji, bukan soal bisnis,” ujar Herry.