MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah akhirnya mengesahkan aturan yang memungkinkan umat Islam di Indonesia untuk berangkat umrah tanpa lewat biro travel resmi. Kebijakan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Dalam beleid tersebut, pemerintah menetapkan tiga jalur keberangkatan: melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), secara mandiri, atau melalui Menteri Agama. Artinya, kini calon jemaah bebas memilih untuk mengurus sendiri seluruh proses ibadah umrahnya.
Mengikuti Arah Kebijakan Saudi
Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, keputusan ini lahir karena adanya perubahan besar dari otoritas Arab Saudi yang kini secara resmi membuka izin bagi pelaksanaan umrah mandiri.
“Alasan utama dari dimasukkannya ketentuan mengenai umrah mandiri adalah karena pemerintah Arab Saudi saat ini sudah memberikan izin resmi bagi pelaksanaan umrah mandiri,” ujar Sabtu (25/10/2025).
Selly menambahkan, kebijakan itu juga sejalan dengan promosi agresif pemerintah Saudi yang menggandeng maskapai nasional mereka, Saudi Arabian Airlines dan Flynas Airlines, untuk menyediakan layanan visa kunjungan empat hari gratis (transit visa) bagi penumpang yang membeli tiket maskapai tersebut.
“Maka, pemerintah Indonesia harus bersikap adaptif dan proaktif terhadap perubahan kebijakan internasional ini,” lanjutnya.
Penyesuaian Regulasi dan Perlindungan Jemaah
Nada serupa datang dari Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak. Ia menegaskan bahwa pengesahan umrah mandiri merupakan bentuk penyesuaian regulasi nasional terhadap kebijakan Arab Saudi.
“UU (tersebut) tentu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi yang ada di Saudi Arabia… pada saat ini pintu atau gerbang untuk pelaksanaan haji mandiri memang sangat dibuka oleh Kementerian Haji dan Umrah Saudi Arabia,” jelas Dahnil dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/10/2025).
Menurutnya, Indonesia harus memiliki sistem hukum yang kompatibel agar tidak tertinggal dari dinamika kebijakan Saudi.
“Sehingga Indonesia tentu secara regulasi harus kompatibel bahkan harus menyesuaikan regulasi kerajaan Saudi Arabia,” katanya.
Lebih lanjut, Dahnil menegaskan, langkah ini bukan semata soal penyesuaian administratif, melainkan bentuk perlindungan pemerintah terhadap jemaah umrah mandiri.
“Kita ingin melindungi seluruh jamaah umrah mandiri atau seluruh jamaah umrah kita, maka kita masukkanlah di dalam Undang-Undang untuk memastikan perlindungan terhadap jamaah umrah mandiri,” tandasnya.
Dengan kebijakan ini, calon jemaah memiliki pilihan lebih luas untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci, baik lewat agen resmi maupun jalur mandiri. Namun, pemerintah tetap menekankan pentingnya pengawasan dan perlindungan hukumagar pelaksanaan umrah tetap aman, teratur, dan sesuai syariat.