MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah memperpanjang masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil hingga 17 Oktober 2028. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkap keputusan tersebut tidak lepas dari kondisi pelaku UMKM yang dinilai masih belum sepenuhnya siap memenuhi kewajiban sertifikasi.
Maman menjelaskan, kewajiban sertifikasi halal merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penerapannya semula dijadwalkan mulai 18 Oktober 2026 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024.
Namun, pemerintah kemudian memperpanjang masa penahapan melalui perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan kini ditetapkan mulai berlaku pada 17 Oktober 2028.
Banyak UMKM Belum Siap
Menurut Maman, kebijakan wajib halal tersebut bukan aturan yang baru dibuat pada pemerintahan Presiden Prabowo. Namun, pemerintah mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk aspirasi pelaku usaha dan kemampuan UMKM dalam memenuhi ketentuan tersebut.
“Namun karena aspirasi dan berdasarkan data yang kita miliki, masih banyak sekali UMKM di tanah air kita yang memang belum bisa menjalankan perintah undang-undang ini,” ujar Maman dalam konferensi pers di Kementerian UMKM, Jakarta Selatan, Kamis (22/10/2026).
Selain persoalan kesiapan, biaya sertifikasi juga menjadi salah satu pertimbangan. Pemerintah menilai beban tersebut perlu diperhitungkan agar kewajiban sertifikasi tidak justru mengganggu keberlangsungan usaha mikro dan kecil.
“Nah karena ini demi untuk menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan UMKM di tanah air kita, maka Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk menangguhkan kewajiban deadline tanggal 17 Oktober kemarin diundur sampai tahun depan 2028 maksudnya,” bebernya.
Baru 4,4 Juta Sertifikat Usaha
Data Kementerian UMKM menunjukkan penerbitan sertifikasi halal saat ini baru mencapai 4.432.039 sertifikat untuk entitas usaha. Jika dihitung berdasarkan produk, jumlah produk yang telah tersertifikasi halal berada di kisaran 16 juta.
Angka tersebut dinilai masih jauh dari keseluruhan target yang harus dicapai. Kondisi ini menjadi salah satu gambaran mengenai tantangan pemerintah dalam memperluas sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM.
“Tapi kalau produknya itu kurang lebih sekitar 16 jutaan. Nah artinya maksud saya, ini masih jauh sekali dari yang kita,” imbuh Maman.
Karena itu, Kementerian UMKM kini membahas formula penerapan kewajiban halal bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, asosiasi usaha mikro-kecil, hingga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Pemerintah Cari Jalan Tengah
Pembahasan tersebut diarahkan untuk menemukan pola penerapan yang tidak mengabaikan kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga tidak memberikan tekanan berlebihan kepada pelaku UMKM.
“Formula yang terbaik seperti apa polanya, langkahnya seperti apa. Ini yang sedang kita pikirkan dan siapkan. Karena faktanya hari ini beberapa UMKM kita lumayan cukup terbebani dengan kewajiban sertifikat halal ini. Ini yang sedang kita cari, solusi dan caranya langkah terbaiknya seperti apa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyebut perpanjangan masa penahapan dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan ekosistem halal nasional serta menerima masukan dari asosiasi dunia usaha dan industri.
Selain UMKM, pemerintah juga menyesuaikan ketentuan untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan yang berasal dari luar negeri. Kewajiban sertifikasi halal untuk produk tersebut dimulai 18 Oktober 2028 dengan mempertimbangkan penyelesaian kerja sama saling pengakuan sertifikat halal.
