MADANINEWS.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Pemerintah Republik Indonesia meninjau ulang keterlibatan dalam Board of Peace. Bahkan, MUI mendorong opsi penarikan diri dari forum tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan perjuangan Palestina.
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyebut keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace sebagai langkah yang aneh dan tidak berpihak pada Palestina.
“Indonesia bergabung dengan Board of Peace itu jelas tidak berpihak kepada Palestina,” kata Waketum MUI KH Cholil Nafis dalam akun X pribadinya dikutip , Jumat (30/1/2026).
Cholil Nafis secara tegas meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan Board of Peace.
Ia menjelaskan forum tersebut digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan salah satu anggotanya adalah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
“Karena dalam penggagas Trump dan anggotanya ada (Perdana Menteri Israel) Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujarnya.
Cholil juga menyoroti tidak adanya Palestina dalam struktur keanggotaan forum tersebut.
Selain komposisi anggota, Cholil Nafis menilai keanehan lain adalah adanya bayaran keanggotaan yang tetap ditarik kepada Indonesia.
“Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri aja,” tegasnya.
MUI: Board of Peace Bentuk Neokolonialisme
Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Board of Peace merupakan bentuk nyata dari langkah neokolonialisme.
“MUI menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekedar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, dan kejahatan serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional,” kata Prof Sudarnoto.
Ia menegaskan MUI menolak konsep “perdamaian semu” yang tidak berbasis pada keadilan.
Kritik soal Posisi Israel dalam Forum
Prof Sudarnoto juga menilai ada problem struktural serius dalam Board of Peace, terutama karena Israel dilibatkan sebagai anggota setara.
“Board of Peace adalah bentuk nyata langkah neokolonialisme. MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” tegasnya.
Ia mengingatkan model seperti ini berisiko menggeser isu utama Palestina dari perjuangan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik.
MUI Ingatkan Indonesia Jangan Jadi Legitimasi Moral
Meski demikian, MUI menyebut tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dunia.
Namun, MUI mengingatkan keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat merugikan perjuangan Palestina.
“Namun MUI juga mengingatkan bahwa keterlibatan tanpa garis merah yang jelas dapat menjadikan Indonesia sebagai legitimasi moral bagi skema yang justru merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina,” tegasnya.
MUI menegaskan bahwa penjajahan dalam bentuk apa pun adalah kezaliman yang wajib diakhiri.
“Perdamaian sejati hanya mungkin terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya. Skema Board of Peace tidak menunjukkan arah perdamaian sejati,” kata dia.