Ketua Badan Pengurus Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) KH M Cholil Nafis menegaskan, prinsip kehati-hatian menjadi pegangan dalam proses penyusunan fatwa kripto. Karena itu, DSN MUI melibatkan berbagai pihak, mulai dari regulator, akademisi, pakar, hingga pelaku industri keuangan digital.
Hal tersebut disampaikan Kiai Cholil di sela Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
“Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait, pakar, pelaku, pemangku kebijakan, BI, OJK, lalu LPS, kemudian juga teman-teman yang di praktisi dan di akademisi, kita bersama-sama membahas dua hari ini,” ujar Kiai Cholil.
Tak Ingin Keliru Memahami Mekanisme Kripto
Menurut Kiai Cholil, kehati-hatian dalam menetapkan hukum harus dimulai dari pemahaman yang tepat terhadap persoalan. DSN MUI berpegang pada prinsip fahmus su’al nishful jawab, yang berarti memahami persoalan secara tepat merupakan separuh dari jawaban.
Prinsip tersebut menjadi penting karena aset kripto memiliki karakteristik dan mekanisme transaksi yang beragam. Salah memahami praktiknya berisiko menghasilkan ketentuan syariah yang tidak sesuai dengan persoalan sebenarnya.
Karena itu, pembahasan dalam FGD tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga membedah praktik kripto di lapangan. Kajian mencakup aktivitas penambangan digital atau mining, perbedaan aset kripto yang memiliki underlying asset dan yang tidak, serta mekanisme penjualan melalui jaringan blockchain maupun pasar sekunder.
DSN MUI juga menyoroti skema tokenisasi yang diterapkan pada bisnis tertentu, baik dari dalam maupun luar negeri. Pembahasan ini diperlukan untuk memahami hubungan antara aset digital, objek yang mendasarinya, dan kegiatan usaha yang menjadi bagian dari penerbitan token.
Jabaran Teknis Keputusan Ijtima Ulama 2021
Kiai Cholil menjelaskan, fatwa yang tengah dikaji DSN MUI merupakan penjabaran teknis dari keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII tahun 2021. Dalam forum tersebut, MUI telah menetapkan ketentuan umum mengenai penggunaan dan perdagangan aset kripto.
Ada tiga ketentuan utama yang diputuskan. Pertama, penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram. Kedua, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan apabila mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar, serta tidak memenuhi syarat sil’ah atau barang yang sah diperjualbelikan.
Ketiga, aset kripto yang memenuhi syarat sil’ah, memiliki underlying asset, dan memberikan manfaat yang jelas, sah diperjualbelikan.
Keputusan Ijtima Ulama tersebut menjadi landasan umum. Namun, penerapannya dalam berbagai model transaksi membutuhkan penjelasan lebih terperinci agar dapat menjadi pedoman bagi pengguna dan pelaku industri.
“Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena in charge dengan user, in charge dengan kebijakan,” kata Kiai Cholil.
Melalui pendalaman bersama regulator, akademisi, dan praktisi, DSN MUI berupaya menyusun panduan yang tidak berhenti pada ketentuan boleh atau tidak boleh. Pedoman tersebut diharapkan dapat menjelaskan bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam praktik aset kripto yang terus berkembang.
