Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution menilai kehadiran fatwa kripto syariah penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Muslim yang ingin memanfaatkan instrumen keuangan digital tersebut.
Hal itu disampaikan Farid dalam Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang diselenggarakan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).
“Kalau dari kami kan, kita harus sadar bahwa populasi kita ini 80 persen adalah muslim. Jadi kalau memang nanti aset keuangan digital semacam kripto ini menjadi salah satu entah itu mungkin investasi, entah itu aset digital, atau mungkin nanti sebagai alat transaksi, pengguna yang merasa muslim itu ya merasa nyaman menggunakannya,” ujar Farid.
Kripto Makin Terhubung dengan Ekosistem Keuangan
Menurut Farid, perkembangan ekonomi digital tidak lagi terbatas pada sektor perbankan konvensional. Berbagai instrumen baru, mulai dari bitcoin, stablecoin, hingga tokenisasi, telah menjadi bagian dari dinamika ekonomi modern yang memiliki keterkaitan dengan industri perbankan.
Kondisi tersebut membuat perkembangan aset digital perlu dilihat dalam konteks ekosistem keuangan secara lebih luas. Inovasi yang muncul di luar sektor perbankan pun dapat membawa dampak terhadap lembaga keuangan lainnya apabila memiliki hubungan bisnis maupun keterkaitan transaksi.
Karena itu, LPS menaruh perhatian pada potensi risiko yang muncul dari hubungan antarsektor keuangan atau beyond the bank. Risiko tidak hanya bersumber dari persoalan internal perbankan, tetapi juga dapat berasal dari pasar modal, industri asuransi, hingga sektor aset digital.
LPS Waspadai Efek Limpahan ke Perbankan
Farid mengingatkan, kegagalan pada salah satu lini bisnis di luar perbankan berpotensi menimbulkan efek limpahan atau spillover effect. Dampaknya bisa merembet ke sektor perbankan melalui perubahan persepsi masyarakat terhadap kondisi sistem keuangan.
Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah kepanikan masyarakat yang kemudian memicu penarikan dana secara besar-besaran atau bank run. Situasi tersebut bahkan dapat memengaruhi bank yang sebenarnya berada dalam kondisi sehat.
“Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga perkembangan teknologi dan produk-produk ini secara baik, supaya tidak mengeluarkan risiko kepada perbankan yang kita jamin,” jelasnya.
Melalui kerja sama dengan DSN MUI dalam pembahasan kajian dan draf fatwa kripto syariah, LPS berharap kebutuhan masyarakat terhadap kepastian prinsip syariah dapat terjawab. Panduan tersebut juga diharapkan membantu masyarakat memahami instrumen keuangan digital yang semakin beragam.
Di sisi lain, perkembangan produk dan teknologi keuangan perlu diiringi pengelolaan risiko yang memadai. Bagi LPS, upaya menjaga kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan inovasi keuangan digital perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap stabilitas sistem keuangan nasional.
