Pembahasan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) selama dua hari di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur. Forum ini bertujuan memperoleh gambaran persoalan secara utuh atau tashawwurul masalah sebelum DSN MUI merumuskan panduan dan fatwa yang lebih aplikatif.
Ketua Badan Pengurus DSN MUI KH M Cholil Nafis mengatakan, penyusunan fatwa tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan kajian literatur. Pemahaman terhadap praktik industri dan perkembangan transaksi kripto juga diperlukan agar ketentuan syariah yang dirumuskan sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Di samping kami mencoba belajar dari literatur yang ada, begitu juga kami mengundang dari stakeholders sekitar, dari OJK, BI, LPS, bahkan praktisi dan asosiasi dari teman-teman yang aktif di kripto-kuransi itu,” ujar Cholil Nafis, Rabu (18/11/2026).
DSN MUI Bedah Beragam Jenis dan Transaksi Kripto
Salah satu fokus pembahasan adalah memahami karakteristik aset kripto yang beredar di pasar. DSN MUI tengah mengkaji perbedaan kripto yang memiliki underlying asset atau aset pendukung dengan kripto yang tidak memiliki jaminan aset.
Kajian juga mencakup aktivitas mining atau penambangan digital, proses transaksi di dalam jaringan blockchain, hingga perdagangan kripto di pasar sekunder. Menurut Cholil, setiap jenis aset dan mekanisme transaksi perlu dipahami secara terperinci sebelum ditentukan ketentuan hukumnya.
“Jadi kita masih mendalami kriptonya sendiri yang ada agunan asetnya, kripto yang tidak ada agunan sebagai kripto, dan bisa juga kripto yang dijual prosesnya di pasarnya blockchain-nya, ada kripto yang di perdagangannya,” jelasnya.
Selain itu, DSN MUI turut menyoroti fenomena tokenisasi yang melekat pada suatu bisnis tertentu. Pembahasan ini diperlukan untuk memastikan bukan hanya aset digitalnya, tetapi juga model bisnis yang mendasari penerbitan token tersebut sesuai dengan prinsip syariah.
Fatwa Kripto Perlu Diterjemahkan Jadi Panduan Praktis
Sebelumnya, Ijtima Ulama MUI telah menetapkan dasar hukum kripto secara umum. Dalam keputusan tersebut, aset kripto yang memiliki underlying atau dukungan aset diperbolehkan, sedangkan aset kripto yang tidak memiliki dukungan aset dinyatakan tidak boleh.
Namun, ketentuan umum tersebut dinilai masih membutuhkan penjelasan lebih terperinci agar dapat diterapkan dalam praktik. Karena itu, DSN MUI berupaya menerjemahkan keputusan tersebut menjadi panduan yang lebih teknis bagi pengguna maupun pelaku industri.
Cholil menegaskan, pemahaman terhadap persoalan menjadi bagian penting dalam proses penetapan hukum. Ia mengingatkan prinsip fahmus su’al nisful jawab, yang berarti memahami persoalan secara tepat merupakan separuh dari jawaban.
“Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena incas dengan user, incas dengan kebijakan,” kata Wakil Ketua Umum MUI tersebut.
Melalui rangkaian diskusi bersama regulator, akademisi, dan praktisi kripto, DSN MUI berharap kajian yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan pedoman teknis yang komprehensif. Panduan tersebut nantinya diharapkan menjadi rujukan bagi umat Islam sekaligus pelaku industri keuangan digital di Indonesia.
