Membingkai Bela Negara Dalam Format Pemberdayaan Ekonomi Nasional

Penulis Abi Abdul Jabbar

Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Di beberapa negara, bela negara selama ini biasa dimaknai dengan wajib militer.

Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam pembukaan dalam Pembukaan DPS Pertama yang diselenggarakan YSNB, Aliansi Kebangsaan, dan FKPPI di JCC Jakarta (8/4), bela negara di Indonesia bukan wajib militer namun akan dalam bentuk kurikulum Pendidikan Bela Negara yang diajarkan di sekolah-sekolah. Baik dari Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi. Adapun unsur-unsur bela negara diantaranya adalah cinta tanah air, sadar bangsa, rela berkorban, berani bela negara, dan Pancasila sebagai dasar negara.

Sayangnya konsep bela negara sebagaimana tersebut diatas, masih bersifat belum aplikatif sesuai tantangan bangsa yang tengah dihadapi. Selain itu, pendidikan bela negara juga masih dibatasi untuk Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi semata. Diperlukan format pendidikan bela negara baru, yang berorientasi mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat secara riil dan melingkupi para pemangku kepentingan.

“Sebagai sertifikasi, bela negara negara khusus bagi para pemimpin bangsa, dapat dicabut jika mereka terbukti mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan bela negara!

Dukung UMKM dan Produk Nasional Salah satu format pendidikan yang berorientasi mengembangkan pemberdayaan ekonomi rakyat secara riil adalah format bela negara mendukung UMKM. Sebagai contohnya, pendidikan pengenalan produk-produk UMKM, pendidikan untuk membeli produk UMKM secara nyata, pendidikan akibat hilangnya produk UMKM di pasar dalam negeri, atau pendidikan pembiayaan dengan margin yang tinggi tidak masuk dalam kategori bela negara apapun namanya.

Format pendidikan bela negara yang lain, adalah pendidikan bela negara mendukung produk nasional. Dalam pendidikan ini, peserta didik diberi pendidikan bagaimana produk nasional mampu menyejahterakan masyarakat. Tidak membeli produk nasional dan mengutamakan produk impor, dapat membunuh secara perlahan-lahan kehidupan sosial Indonesia, karena melahirkan pengangguran. Pendidikan bela negara khusus mendukung produk nasional diharapkan mampu mendukung lahirnya produkproduk nasional seperti sepeda motor, mobil, barang-barang elektronik mandiri seperti Handphone, Televisi, AC, dan lain sebagainya. Baik oleh BUMN maupun oleh swasta Indonesia.

Bela Negara Sebagai Sertifikasi.

Sebenarnya, pendidikan bela negara yang dibatasi untuk Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi, dirasakan sangat bagus. Mereka diharap ke depannya mampu melahirkan kebijakan terkait bela negara seperti yang diharapkan. Namun sayangnya hal tersebut belum menyentuh para pemangku kepentingan pembuat kebijakan untuk masyarakat pada saat ini. Padahal pendidikan bagi mereka memiliki fungsi yang berdampak langsung.

Terabaikannya pendidikan bagi mereka, menyebabkan adanya anggapan bahwa pendidikan bela negara tidak perlu, karena tidak untuk semua. Sebab jika para pemangku kepentingan tersebut kemudian terindikasi melahirkan kebijakan non bela negara, maka tidak ada dampak sama sekali olehnya. Untuk itu, diperlukan juga pendidikan bagi mereka, khususnya melalui pendidikan sertifikasi. Tepatnya, sertifikasi bela negara khusus bagi para pemimpin bangsa, baik untuk kalangan pemerintah, DPR, maupun DPD.

Sebagai sertifikasi, bela negara negara khusus bagi para pemimpin bangsa, dapat dicabut jika mereka terbukti
mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan bela negara. Sertifikasi bagi pemimpin tersebut layaknya SIM. Saat SIM tersebut dicabut, maka mereka kehilangan hak untuk memimpin untuk sementara waktu, sehingga SIM diraihnya kembali. Dengan sebagai sebuah sertifikasi, maka bela negara akan memiliki dampak yang sangat nyata dan bukan sebuah retorika. Dimasukkannnya konsep bela negara sebagai sebuah sertifikasi, maka masalah klasik seperti dukungan pemberian pembiayaan yang murah bagi para pelaku UMKM, menjadi dapat segera dilaksanakan. Selama ini para pemimpin bangsa dicatat abai dalam membangun bela negara khususnya memperjuangkan pembiayaan bagi UMKM dan kelangsungan hidup UMKM dengan membiarkan mereka bersaing di ranah MEA secara tidak adil. Di negara lain yang menerapkan konsepbela negara, pemerintah mampu memberi pembiayaan
dengan margin maksimal 2 persen khusus UMKMnya.

Sementara itu pembiayaan bagi UMKM di Indonesia bahkan ada yang mencapai 20 persen dalam konsep pembiayaan BPR/BPRS dan KJK/KJKS. Pembiaran ketidakadilan ini dengan berlakunya sertifikasi nantinya, tidak akan terjadi lagi, sebab berakibat sertifikasi memimpinnya akan hilang. Demikian pula pembiaran ketidakadilan yang lainnya.

 

BACA JUGA

Tinggalkan komentar