MADANINEWS.ID, JAKARTA – Proses pencairan Pengembalian Keuangan (PK) jemaah Haji Khusus 2026 hingga awal Januari 2026 masih belum sepenuhnya tuntas. Kondisi ini berpotensi mengganggu kesiapan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam memenuhi kewajiban pembayaran kontrak layanan jemaah di Arab Saudi, termasuk akomodasi, transportasi, dan konsumsi.
PK merupakan dana yang harus ditransfer ke rekening PIHK di Arab Saudi. Dana ini menjadi prasyarat utama agar penyelenggara dapat membayar penyedia layanan sesuai jadwal yang ditetapkan Pemerintah Arab Saudi. Tanpa pencairan PK, PIHK tidak bisa menunaikan pembayaran, yang berarti jemaah berisiko tidak memperoleh visa dan gagal berangkat.
Penyesuaian Sistem Jadi Pemicu
Kementerian Haji (Kemenhaj) menyatakan keterlambatan pencairan PK terjadi karena penyesuaian sistem dan regulasi yang masih berlangsung.
Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kemenhaj, Ian Heriyawan, menjelaskan hambatan yang muncul bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi penyempurnaan sistem administrasi dan aturan teknis.
“Masih ada penyesuaian di sistem dan di regulasi. Insyaallah, seluruh penyesuaian tersebut dapat diselesaikan dalam minggu ini,” kata Ian, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (3/1/2026).
Pemerintah memastikan percepatan seluruh tahapan administrasi agar pencairan PK dan proses pelunasan biaya jemaah Haji Khusus dapat diselesaikan sebelum tenggat waktu pembayaran kontrak layanan di Arab Saudi, yang berlangsung pada 4 Januari hingga 1 Februari 2026.
“Kemenhaj berkomitmen menyelesaikan semua proses, baik pelunasan maupun PK, sebelum batas waktu yang ditetapkan Pemerintah Saudi. Kami juga melakukan koordinasi rutin dengan PIHK untuk memastikan percepatan seluruh proses berjalan optimal,” ujar Ian.
Kekhawatiran Kuota Haji Khusus
Di tengah keterlambatan pencairan dana, muncul kekhawatiran kuota Haji Khusus tidak terserap penuh. Menanggapi hal ini, Kemenhaj menyiapkan langkah mitigasi dengan menambah kuota cadangan dari jemaah pada nomor urut berikutnya. Cadangan ini sebelumnya hanya 50 persen, kini ditingkatkan menjadi 100 persen.
“Semula cadangan hanya 50 persen, kini kami tingkatkan menjadi 100 persen. Cadangan ini berasal dari jemaah pada nomor urut berikutnya yang seharusnya berangkat tahun depan,” ungkap Ian.
Selain penambahan kuota cadangan, Kemenhaj juga mengkaji kebijakan darurat untuk mengejar ketatnya linimasa operasional Pemerintah Arab Saudi. Salah satu langkah yang disiapkan adalah membuka layanan pelunasan biaya pada hari Sabtu dan Minggu.
“Kami menyiapkan kebijakan darurat tersebut, termasuk pembayaran pelunasan pada hari Sabtu dan Minggu,” kata Ian.
Perlindungan Jemaah Terjamin
Terkait perlindungan jemaah yang telah melakukan pelunasan, Ian menegaskan pemerintah akan memprioritaskan percepatan proses PK.
“Jemaah yang sudah melunasi kami pastikan dapat diproses PK-nya secepat mungkin agar tidak mengganggu pembayaran kontrak layanan PIHK di Arab Saudi,” tegasnya.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan agar proses keberangkatan jemaah tetap berjalan sesuai rencana, meski pencairan dana menghadapi kendala administratif dan sistemik.
Keterlambatan PK dan penyesuaian sistem menjadi tekanan tambahan bagi PIHK. Tanpa solusi cepat, pembayaran kontrak layanan di Arab Saudi bisa tertunda, sehingga visa jemaah juga terancam gagal diterbitkan.
Situasi ini menambah kompleksitas Haji Khusus 2026, yang sudah terancam akibat ketidaksinkronan timeline antara Kemenhaj dan otoritas Arab Saudi. Komnas Haji, 13 asosiasi penyelenggara haji khusus, dan PIHK terus mengingatkan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret, termasuk pencairan dana, audit sistem elektronik, dan sinkronisasi jadwal dengan Saudi.
Dengan langkah mitigasi yang disiapkan Kemenhaj, seperti kuota cadangan 100 persen dan kebijakan pelunasan darurat, diharapkan tekanan terhadap PIHK dan jemaah dapat dikurangi. Namun, tanpa koordinasi yang cepat dan transparan, risiko gagal berangkat Haji Khusus 2026 tetap nyata.