MADANINEWS.ID, JEDDAH – Penyelenggaraan ibadah haji 2026 tak lagi hanya soal kuota dan akomodasi. Pemerintah kini memberi perhatian besar pada urusan konsumsi jemaah, dengan menghadirkan makanan bercita rasa Indonesia langsung di dapur-dapur haji Arab Saudi. Produk siap saji dan bumbu khas Nusantara dipastikan menjadi bagian dari menu jemaah di Makkah dan Madinah.
Kebijakan ini lahir dari evaluasi layanan haji sebelumnya, di mana faktor makanan terbukti berpengaruh pada stamina dan kenyamanan jemaah selama menjalani rangkaian ibadah yang padat. Pemerintah menilai, rasa yang familiar dapat membantu jemaah beradaptasi lebih baik dengan kondisi di Tanah Suci.
Komitmen tersebut diperkuat dalam pertemuan antara Kantor Urusan Haji (KUH) Jeddah dan para importir Arab Saudi, Minggu (28/12/2025), yang membahas skema implementasi penggunaan produk pangan Indonesia secara menyeluruh.
Konsumsi Bukan Sekadar Logistik
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, Jaenal Effendi, menegaskan bahwa kebijakan konsumsi ini merupakan bagian dari transformasi layanan haji yang lebih berorientasi pada kebutuhan jemaah.
“Kebijakan ini bukan sekadar soal pasokan makanan, ini tentang menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan jemaah dan kenyamanan rasa yang familiar bagi jemaah,” ujarnya.
Menurut Jaenal, kualitas konsumsi tidak bisa dipisahkan dari kualitas ibadah itu sendiri.
“Layanan yang prima dimulai dari pemahaman atas kebutuhan jemaah. Konsumsi yang sesuai selera dan standar mutu menjadi salah satu faktor penting agar jemaah dapat beribadah dengan lebih tenang dan nyaman,” tambahnya.
75 Dapur Haji Wajib Gunakan Produk RI
Untuk memastikan kebijakan berjalan nyata, pemerintah menetapkan 75 dapur katering haji—terdiri dari 52 dapur di Makkah dan 23 dapur di Madinah—yang akan melayani jemaah Indonesia pada 2026. Seluruh dapur tersebut diwajibkan menggunakan produk asal Indonesia, mulai dari makanan siap saji, bahan segar, hingga bumbu pasta.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, menekankan pentingnya kepastian implementasi di lapangan.
“Yang kami dorong bukan hanya komitmen, tetapi kepastian pelaksanaan. Kemenhaj memastikan dapur benar-benar menggunakan produk Indonesia, didukung skema harga dan mekanisme pembayaran yang jelas agar layanan kepada jemaah berjalan optimal,” ujar Harun.
Ia menambahkan, pembagian peran yang jelas antara dapur katering, importir, dan supplier menjadi kunci keberhasilan program konsumsi berbasis produk nasional ini.
UMKM Masuk Rantai Ekonomi Haji
Di balik penyediaan menu Nusantara, pemerintah juga mendorong keterlibatan UMKM dan produsen pangan dalam negeri. Para importir Arab Saudi menyambut positif kebijakan ini, terutama terkait kepastian pembayaran dan dukungan kelembagaan dari pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, data dapur, daftar supplier Indonesia tersertifikasi, serta importir yang memenuhi syarat akan segera dibagikan. Langkah ini diharapkan mempercepat proses pemesanan dan distribusi produk sebelum musim haji dimulai.
Tak sekadar menghadirkan rasa kampung halaman, konsumsi haji berbasis produk Nusantara juga menjadi strategi memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi haji global, sekaligus meningkatkan kualitas layanan ibadah bagi jemaah.