MADANINEWS.ID, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mulai tampil beda dalam mengelola sumber daya manusia (SDM). Tak lagi eksklusif diisi pegawai Kementerian Agama (Kemenag), kini ASN dari berbagai lembaga negara punya kesempatan bergabung.
Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan kebutuhan SDM di kementerian baru ini sangat besar sehingga proses rekrutmen dibuat lebih inklusif. “Memang sebagian besar mandatory berasal dari Kemenag dan Kemenkes, terutama yang terkait pelaksanaan haji. Tapi kini sebagian sudah bergeser ke Kementerian Haji melalui proses assessment di pusat, provinsi, dan kabupaten,” kata Dahnil usai rapat koordinasi di Riau, Rabu (17/9/2025).
Bukan Hanya dari Kemenag
Menurut Dahnil, kementeriannya kini diisi pegawai dengan latar belakang beragam, mulai dari KPK, Kepolisian, Kejaksaan, hingga Kemenkumham. “Siapa pun ASN yang berminat, terutama untuk jabatan eselon I, II, dan III, bisa ikut assessment terbuka,” tegasnya.
Langkah ini menjadi gebrakan baru yang sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan haji adalah tugas lintas sektor, bukan hanya tanggung jawab Kemenag.
Kementerian Haji diperkirakan akan menyerap ribuan pegawai baru dalam beberapa tahun mendatang. Dari jalur pergeseran pegawai Kemenag saja, proyeksinya mencapai sekitar 4.000 orang di seluruh Indonesia. “Tentunya formasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan Kementerian PAN-RB,” jelas Dahnil.
Reformasi struktural ini diharapkan bisa meningkatkan integritas sekaligus profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji nasional.
Komitmen Daerah
Kepala Kanwil Kemenag Riau, Muliardi, menyambut baik langkah tersebut. Ia menegaskan pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga kesehatan, dan tokoh masyarakat. “Tujuannya agar penyelenggaraan haji tahun 2026 makin profesional, akuntabel, dan memberikan pengalaman berkesan bagi jemaah,” ujarnya.
Acara koordinasi di Riau itu dihadiri pejabat Kemenag, para Kepala Seksi Haji kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lain. Diskusi hangat berlangsung, membahas tantangan sekaligus berbagi praktik terbaik dari lapangan.
Dengan kebijakan baru ini, Kementerian Haji diharapkan mampu tampil sebagai institusi yang inklusif, kuat, dan siap mengawal transformasi haji Indonesia ke level lebih profesional.