MADANINEWS.ID, Jakarta – Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia di masa depan akan dihadapkan pada tantangan besar seiring perubahan kebijakan Arab Saudi menuju Visi 2030. Salah satu perubahan utama adalah penerapan sistem e-Hajj atau digitalisasi penuh layanan haji, yang menuntut penyesuaian menyeluruh dari pemerintah Indonesia.
Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief, dalam Focus Group Discussion bertajuk “Membedah Permasalahan Ibadah Haji” di Gedung Nusantara I DPR RI, Selasa (15/7/2025).
“Pemerintah Arab Saudi sudah menyusun rencana jangka panjang layanan haji dan umrah hingga 2030. Ini membawa dampak besar pada sistem pelayanan haji global, termasuk Indonesia,” ujar Hilman.
Perlu Regulasi dan Koordinasi Baru
Hilman menegaskan, kondisi ini perlu direspons cepat dengan penguatan sistem nasional berbasis pada tiga pilar utama: perlindungan, pelayanan, dan pembinaan jemaah.
Salah satu yang jadi sorotan adalah sistem e-Hajj yang kini mulai diberlakukan Saudi. Transformasi digital ini bukan hanya menyentuh data dan administrasi, tapi juga menyangkut kesiapan layanan di Tanah Air.
“Implementasi e-Hajj membawa perubahan signifikan. Kami sadar ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan bersama, termasuk kesiapan pelaku usaha di sektor haji,” jelasnya.
Digitalisasi ini memerlukan integrasi data, percepatan adaptasi teknologi, serta kolaborasi antarinstansi yang lebih kuat. Pemerintah pusat, daerah, penyelenggara perjalanan haji, hingga pelaku industri perhotelan dan transportasi perlu bergerak serempak.
Hilman juga mengapresiasi peran aktif DPR RI, terutama dalam empat tahun terakhir, yang dinilai responsif terhadap dinamika layanan haji internasional.
“Kita bersama DPR sudah banyak berdiskusi dan merespons berbagai dinamika, baik di level regulasi maupun pelaksanaan di lapangan, agar penyelenggaraan haji semakin relevan dengan kebutuhan zaman,” tegasnya.
Dengan semakin dekatnya target 2030 Arab Saudi, Indonesia diharapkan tidak hanya jadi pengguna sistem, tetapi juga proaktif membangun tata kelola ibadah haji yang canggih, aman, dan berorientasi jemaah.