MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi tengah merancang proyek besar bernama “Kampung Haji Indonesia”, yang akan dibangun hanya sekitar 400 meter dari Masjidil Haram, Mekkah. Rencana ini menjadi angin segar bagi jutaan jemaah haji dan umrah asal Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan besar soal jarak dan pelayanan selama di Tanah Suci.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menegaskan bahwa Kampung Haji Indonesia tak hanya sekadar tempat menginap para jemaah, melainkan akan menjadi pusat layanan terpadu.
“Kampung Haji Indonesia nantinya bukan hanya sebagai tempat menginap para jemaah. Melainkan akan menjadi pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi jamaah haji dan umrah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, layanan yang dimaksud meliputi administrasi, transportasi, akomodasi, kesehatan, koordinasi, dan layanan lainnya. Harapannya, proyek ini bisa memangkas biaya dan waktu tempuh dari hotel ke Masjidil Haram yang selama ini kerap dikeluhkan jemaah.
“Tentunya juga akan berimbas pada turunnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” tambah Singgih.
Kabar menggembirakan ini muncul setelah kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi, di mana ia bertemu langsung dengan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman.
Kaprodi Hukum Keluarga Islam STAIMI Jakarta, Wilnan Fatahillah, menilai pertemuan tersebut menjadi titik awal dari transformasi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
“Pertemuan itu menjadi pintu masuk untuk suksesnya terselenggaranya ibadah haji Indonesia. Di mana disinyalir dapat menyelesaikan segala problematika penyelenggaraan ibadah haji yang terjadi selama ini,” ujarnya.
Menurutnya, Pemerintah Arab Saudi telah berjanji akan menyediakan lahan dengan jarak sekitar 400 meter dari Masjidil Haram untuk pembangunan Kampung Haji.
“Suatu tempat yang sangat strategis dan berkelas. Jika ini dapat terwujud, akan menjadi simbol kuatnya marwah bangsa Indonesia di mata dunia,” kata Wilnan.
“Sepatutnya negara yang menjadi penyumbang devisa terbesar bagi Arab Saudi dari sektor haji atau umrah tentu layak untuk mendapatkan prioritas dan kemudahan dalam ibadahnya.”
Wujud Komitmen Negara untuk Jemaah
Wilnan menyebut keberhasilan negosiasi ini menunjukkan kualitas hubungan bilateral yang membaik sekaligus simbol harga diri bangsa.
“Keberhasilan negosiasi ini bukan hanya mengisyaratkan baiknya hubungan antar kedua negara yang sudah terjalin. Namun menunjukan harga diri bangsa yang tidak lagi direndahkan dan diremehkan.”
Lebih dari itu, proyek ini diyakini bisa membuat ibadah jemaah menjadi lebih nyaman dan khusyuk.
“Terobosan besar ini menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen untuk memudahkan kepada jemaah. Untuk bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah dengan khusyu, aman, damai, dan meraih predikat haji yang mabrur.”
Jarak yang begitu dekat dengan Masjidil Haram diyakini akan berdampak langsung terhadap kualitas ibadah para jemaah.
“Jemaah haji atau umrah dapat mengefisienkan waktu untuk fokus beribadah. Seperti salat lima waktu, salat-salat sunah, thawaf sunah, membaca al-Quran, berdo’a, dan ibadah lainnya,” ucapnya.
“Terlebih bagi jemaah lansia dan RISTI. Kondisi ini menjadi sebuah anugrah yang tak terhingga.”
Diharapkan Selesaikan Banyak Masalah Haji
Dengan hadirnya sistem layanan terpadu, banyak persoalan haji yang selama ini muncul diharapkan bisa diurai.
“Satu kesatuan ini akan menggambarkan sebuah ekosistem yang dirancang untuk mencapai sukses penyelengaraan haji yang bermartabat. Kita ketahui bersama, mengelola 200 ribu lebih jamaah tidaklah mudah,” lanjut Wilnan.
Meski Kementerian Agama telah melakukan berbagai upaya, kenyataannya masih banyak kekurangan yang muncul dari tahun ke tahun.
“Hal itu bisa difahami sebuah keniscayaan. Paling tidak ada perubahan perbaikan dari tahun ke tahun.”
Kini masyarakat Indonesia tinggal menanti langkah lanjutan dari pemerintah, terutama Kementerian Agama RI dan Badan Penyelenggara Haji (BPH). Keduanya diharapkan dapat mengawal proyek ini bersama DPR RI agar tidak hanya menjadi wacana.
Wilnan menyebut BPH, yang kabarnya akan menjadi kementerian tersendiri, punya peran penting dalam meletakkan fondasi kuat untuk masa depan.
“Kondisi ini menjadi tantangan untuk meletakan pondasi dan sistem yang kuat bagi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di masa akan datang,” pungkasnya.