Madaninews.id
  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks
No Result
View All Result
Madaninews.id
No Result
View All Result

Dana Haji Mau Diputar ke Bisnis Hotel hingga Konsumsi, Aman?

Abi Abdul Jabbar Sidik
17 November 2026 | 08:00
rubrik: Haji & Umrah
Dana Haji Mau Diputar ke Bisnis Hotel hingga Konsumsi, Aman?

Kawasan perhotelan di sekitar Masjidil Haram menjadi salah satu sektor yang berpotensi dikaji dalam pengembangan investasi langsung dana haji. Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji diharapkan memberikan landasan hukum bagi diversifikasi investasi BPKH. (foto:Chat GPT)

Share on FacebookShare on Twitter

MADANINEWS.ID, JAKARTA – Selama ini, dana haji lebih banyak dikelola melalui instrumen keuangan berbasis syariah. Ke depan, ruang investasinya berpotensi semakin luas, termasuk masuk ke sektor riil yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah di Tanah Suci.

Peluang tersebut menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Melalui regulasi baru ini, Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan landasan hukum bagi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengembangkan investasi langsung secara terukur dan berorientasi jangka panjang.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai, perkembangan kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan haji menuntut strategi pengelolaan dana yang lebih produktif. Menurutnya, investasi tidak seharusnya hanya bertumpu pada instrumen keuangan, tetapi juga dapat diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem haji dan umrah.

“Selama ini penempatan dan investasi dana haji dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun perkembangan kebutuhan pembiayaan haji menuntut adanya penguatan strategis investasi yang lebih produktif, terukur, dan berorientasi jangka panjang,” ujar Marwan saat memimpin rapat kerja pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji di Senayan, Jakarta, Senin.

Hotel, Transportasi, dan Konsumsi Jadi Bidikan

Perluasan investasi langsung membuka peluang bagi BPKH untuk menjajaki sejumlah sektor yang selama ini menjadi bagian dari rantai layanan penyelenggaraan ibadah haji. Marwan menyebut akomodasi, transportasi, konsumsi, serta berbagai layanan pendukung jemaah sebagai bidang yang dapat dikaji lebih lanjut.

Sektor-sektor tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan operasional haji dan umrah. Pengembangan investasi di bidang akomodasi, misalnya, berpotensi memberikan imbal hasil sekaligus memperkuat dukungan terhadap kebutuhan tempat tinggal jemaah. Hal serupa berlaku pada transportasi dan penyediaan konsumsi selama berada di Tanah Suci.

See also  Nusuk Tembus 51 Juta Pengguna, Haji-Umrah Kini Serba Digital!

Dengan pendekatan tersebut, investasi dana haji berpeluang menghasilkan manfaat ganda. Bukan hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga membuka kesempatan untuk mendukung efisiensi dan kualitas pelayanan jemaah.

Meski demikian, Marwan mengingatkan bahwa perluasan ruang investasi tidak boleh diterjemahkan sebagai kebebasan tanpa batas bagi BPKH. Dana yang dikelola merupakan amanah calon jemaah sehingga setiap keputusan investasi harus memperhitungkan risiko dan keberlanjutan keuangan haji.

“Perluasan ruang investasi bukan berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada BPKH dalam menempatkan dana jamaah pada kegiatan investasi yang berisiko,” ujarnya.

Perlindungan terhadap calon jemaah yang masih berada dalam daftar tunggu juga menjadi pertimbangan utama. Karena itu, investasi langsung harus memperhatikan profil risiko, kebutuhan likuiditas, serta kemampuan menghasilkan nilai manfaat dalam jangka panjang.

Antrean Haji Panjang, Dana yang Dikelola Terus Bertambah

Dorongan memperluas strategi investasi juga berkaitan dengan perkembangan pendaftaran haji di Indonesia. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menilai penyempurnaan regulasi diperlukan seiring meningkatnya jumlah masyarakat yang mendaftar haji, sementara kuota keberangkatan masih terbatas.

Kondisi tersebut membuat antrean calon jemaah semakin panjang dan akumulasi dana haji yang harus dikelola terus bertambah. Situasi ini menuntut BPKH memiliki kapasitas pengelolaan yang semakin kuat, baik dalam menjaga keamanan dana maupun mengoptimalkan hasil investasi.

Pemerintah menginginkan pengelolaan keuangan haji berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada prinsip syariah. Peningkatan nilai investasi dan nilai manfaat bagi jemaah serta kemaslahatan umat Islam juga menjadi perhatian.

“Untuk meningkatkan nilai investasi dana haji dan perolehan nilai manfaat bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam, serta memberikan jaminan perlindungan dana haji, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan haji,” kata Irfan.

See also  Gara-gara Hal Ini, Kuota Haji Khusus 2026 Disebut Berpotensi Tak Terserap Penuh

Pengawasan BPKH Ikut Diperkuat, Bukan Hanya Ruang Investasi

Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji tidak hanya diarahkan untuk memperluas pilihan investasi. Pemerintah juga mengusulkan penguatan koordinasi kelembagaan antara Kementerian Haji dan Umrah dengan BPKH, termasuk penguatan peran pengawasan terhadap lembaga pengelola dana haji tersebut.

Materi lain yang masuk dalam pembahasan mencakup penyempurnaan tata kelola agar pengelolaan keuangan haji berjalan efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Pemerintah juga mengusulkan pengaturan pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko penempatan dan investasi dana haji.

Dengan demikian, perluasan investasi langsung harus diikuti sistem pengawasan dan mitigasi risiko yang memadai. Ruang investasi yang lebih besar memang dapat membuka peluang perolehan nilai manfaat baru, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban yang lebih kuat.

Ujung dari revisi regulasi ini bukan semata-mata membuat BPKH lebih leluasa menanamkan modal. Yang jauh lebih penting adalah memastikan dana jemaah dapat berkembang secara produktif tanpa mengorbankan keamanan, hak calon jemaah dalam antrean, dan keberlanjutan pembiayaan ibadah haji.

Tags: BPKHDana Hajihaji indonesiaInvestasi dana hajikeuangan hajiruu keuangan haji
Previous Post

Pelunasan Haji 2027 Picu Arus Kas Keluar Rp1,8 Triliun, BSI: Likuiditas Aman

Next Post

Petugas Haji 2027 Tak Cukup Hafal Aturan, Harus Peka dengan Kebutuhan Jemaah!

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

Madaninews.id - Ekonomi Syariah, Gaya Hidup Islami, Komunitas | All Rights Reserved

  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks