MADANINEWS.ID, JAKARTA – Menjadi petugas haji bukan sekadar memahami prosedur, mengenakan atribut resmi, atau menjalankan tugas sesuai pembagian kerja. Di tengah perubahan sistem pelayanan haji 2027, kemampuan membaca kebutuhan jemaah dan merespons persoalan di lapangan justru menjadi tantangan yang semakin penting.
Kementerian Haji dan Umrah mengingatkan bahwa perubahan pola pelayanan di Arab Saudi harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Petugas dituntut tidak hanya memahami aturan baru, tetapi juga memastikan setiap komitmen pelayanan benar-benar diterima jemaah.
Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah Puji Raharjo menegaskan, PPIH harus mampu menjadi penghubung antara kebutuhan jemaah Indonesia dan sistem pelayanan yang diterapkan di Arab Saudi.
“Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan. PPIH harus mampu menjembatani kepentingan jamaah dengan sistem yang ada di Arab Saudi,” ujar Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11).
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari persiapan penyelenggaraan haji 1448 H/2027 M. Melalui ToT, Kementerian Haji dan Umrah berupaya menyamakan pemahaman petugas mengenai sistem pelayanan, mekanisme koordinasi, dan tanggung jawab pendampingan jemaah.
Skema Full Board Mengubah Cara Kerja Petugas Haji
Salah satu perubahan yang perlu dipahami PPIH adalah penerapan skema full board melalui syarikah di Arab Saudi. Dalam pola ini, penyedia layanan atau syarikah menangani sejumlah kebutuhan jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga pergerakan selama penyelenggaraan ibadah haji.
Perubahan tersebut turut memengaruhi posisi dan tanggung jawab petugas Indonesia. Jika sebelumnya pelayanan lebih banyak mengandalkan pola pengelolaan mandiri, kini PPIH harus mampu berkoordinasi dengan penyedia layanan yang menjalankan sistem di Arab Saudi.
Artinya, petugas tidak cukup hanya mengetahui prosedur administratif atau memahami wilayah tugasnya. Mereka harus mampu mengidentifikasi ketika pelayanan tidak berjalan sesuai kesepakatan, menyampaikan kebutuhan jemaah kepada pihak terkait, serta mengawal penyelesaian persoalan di lapangan.
Penyesuaian juga mencakup pola pengelompokan dan pergerakan jemaah. Salah satunya melalui model rombongan yang beranggotakan sekitar 40 hingga 45 orang. Petugas juga dituntut memahami perubahan mekanisme murur dan tanazulagar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pelayanan.
Jangan SaPerubahan skema pelayanan haji 2027 menuntut petugas Indonesia memiliki pola kerja yang lebih adaptif dan responsif. Penerapan sistem full board melalui syarikah mengubah pembagian tanggung jawab pelayanan di Arab Saudi. PPIH diminta memahami seluruh perjalanan jemaah, bukan sekadar menjalankan tugas sesuai pos masing-masing.mpai Petugas Hanya Menguasai Satu Pos!
Selain memahami perubahan sistem, Puji menekankan pentingnya pengetahuan menyeluruh mengenai perjalanan ibadah haji. Setiap personel di masing-masing daerah kerja harus memahami rangkaian pelayanan sejak jemaah meninggalkan Indonesia hingga kembali ke Tanah Air.
Cakupannya tidak hanya proses keberangkatan dan pelayanan di bandara. Petugas juga perlu mengetahui mekanisme akomodasi hotel, transportasi antarkota, serta pelayanan selama jemaah berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Tahapan pemulangan ke Indonesia pun tidak boleh luput dari pemahaman mereka.
“Jangan sampai petugas hanya memahami tugasnya masing-masing, tetapi tidak memahami keseluruhan perjalanan jamaah. Setiap petugas harus mengetahui alur pelayanan dari awal keberangkatan sampai jamaah kembali ke tanah air,” katanya.
Pesan tersebut menyoroti persoalan yang kerap menjadi tantangan dalam pelayanan berskala besar: koordinasi antarpersonel dan antarunit. Ketika petugas hanya memahami pekerjaan di posnya sendiri, penanganan masalah yang melibatkan beberapa bagian berpotensi terhambat.
Sebaliknya, pemahaman menyeluruh memungkinkan petugas melihat persoalan dari sudut pandang perjalanan jemaah. Mereka diharapkan dapat mengetahui ke mana harus berkoordinasi, siapa yang perlu dilibatkan, dan bagaimana memastikan kebutuhan jemaah mendapat penanganan.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi pelayanan haji 2027 tidak hanya ditentukan oleh sistem baru atau pembagian tanggung jawab dengan syarikah. Kualitas petugas tetap menjadi faktor penting untuk memastikan seluruh perubahan tersebut benar-benar berujung pada pelayanan yang lebih baik bagi jemaah Indonesia.
