MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pengelolaan dana haji Indonesia berpotensi memasuki babak baru. Pemerintah mengusulkan lima penguatan utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji, mulai dari tata kelola, pengawasan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hingga optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung.
Lima materi tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pemerintah menilai penyempurnaan regulasi diperlukan untuk menjawab perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji.
“Perkenankan kami menyampaikan beberapa materi muatan yang diatur dalam RUU ini antara lain, satu Pengelolaan Keuangan Haji yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah,” ucap Irfan.
Usulan pemerintah tidak hanya menyangkut cara BPKH mengelola dan mengembangkan dana haji. Penguatan hubungan kelembagaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap dana yang ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi juga menjadi bagian dari agenda pembahasan.
Ini 5 Poin Utama yang Diusulkan Pemerintah
Ada lima materi penting yang ingin dimasukkan pemerintah dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
1. Memperkuat tata kelola keuangan haji
Poin pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta tetap berpedoman pada prinsip syariah. Penguatan ini menjadi fondasi agar pengelolaan dana jemaah berjalan dengan standar tata kelola yang lebih baik.
2. Meningkatkan koordinasi Kementerian Haji dan BPKH
Pemerintah juga mengusulkan penguatan koordinasi antara Menteri Haji dan Umrah dengan BPKH. Pengaturan ini diarahkan untuk memperjelas hubungan kerja dan koordinasi antara pemerintah sebagai penyelenggara urusan haji dengan lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji.
3. Memperkuat pengawasan pemerintah terhadap BPKH
Materi ketiga menyangkut penguatan peran pemerintah dalam pengawasan BPKH. Dengan pengawasan yang diperkuat, pengelolaan dana haji diharapkan semakin terarah dan tetap berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan.
4. Mengatur pemanfaatan cadangan modal untuk menghadapi risiko investasi
Pemerintah turut mengusulkan pengaturan mengenai pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko yang muncul akibat penempatan dan investasi keuangan haji. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan terhadap dana yang dikelola BPKH ketika menghadapi risiko investasi.
5. Mengoptimalkan nilai manfaat melalui investasi langsung
Poin terakhir menyangkut optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung yang dilakukan BPKH. Materi ini membuka ruang pembahasan mengenai pengembangan investasi yang lebih produktif agar pengelolaan dana haji dapat memberikan manfaat lebih besar.
Kelima poin tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin membangun kerangka pengelolaan dana haji yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil investasi, tetapi juga memperkuat pengawasan dan perlindungan dana jemaah.
Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Ingin Ganti UU Nomor 34 Tahun 2014
Selain mengusulkan lima materi tersebut, pemerintah juga menyepakati bahwa RUU Pengelolaan Keuangan Haji disusun dalam bentuk penggantian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, bukan sekadar perubahan terhadap sejumlah pasal.
Irfan menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada banyaknya substansi dalam regulasi lama yang dinilai perlu disempurnakan. Perubahan yang dibutuhkan menyentuh esensi pengaturan sehingga pemerintah memandang penggantian undang-undang menjadi pilihan yang diusulkan.
Menurutnya, pembaruan regulasi diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus kepastian dalam pengelolaan keuangan haji ke depan.
“Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.
“Oleh karena itu, pemerintah berharap penggantian RUU ini dapat memperkuat dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Keuangan Haji ke depan,” kata Irfan.
Dengan lima materi yang diusulkan tersebut, pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji akan menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pengelolaan dana haji Indonesia, terutama terkait keseimbangan antara optimalisasi investasi, pengawasan kelembagaan, dan perlindungan dana jemaah.
