Madaninews.id
  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks
No Result
View All Result
Madaninews.id
No Result
View All Result

RUU Keuangan Haji: Lima Poin Ini Bakal Jadi Fondasi Baru Pengelolaan Dana Haji

Abi Abdul Jabbar Sidik
17 November 2026 | 07:00
rubrik: Haji & Umrah
RUU Keuangan Haji: Lima Poin Ini Bakal Jadi Fondasi Baru Pengelolaan Dana Haji

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memaparkan lima materi utama yang diusulkan pemerintah dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji, termasuk penguatan pengawasan BPKH dan optimalisasi nilai manfaat. (foto:ist/dok)

Share on FacebookShare on Twitter

MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pengelolaan dana haji Indonesia berpotensi memasuki babak baru. Pemerintah mengusulkan lima penguatan utama dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Keuangan Haji, mulai dari tata kelola, pengawasan terhadap Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hingga optimalisasi nilai manfaat melalui investasi langsung.

Lima materi tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026). Pemerintah menilai penyempurnaan regulasi diperlukan untuk menjawab perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan haji.

“Perkenankan kami menyampaikan beberapa materi muatan yang diatur dalam RUU ini antara lain, satu Pengelolaan Keuangan Haji yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sesuai dengan prinsip syariah,” ucap Irfan.

Usulan pemerintah tidak hanya menyangkut cara BPKH mengelola dan mengembangkan dana haji. Penguatan hubungan kelembagaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap dana yang ditempatkan dalam berbagai instrumen investasi juga menjadi bagian dari agenda pembahasan.

Ini 5 Poin Utama yang Diusulkan Pemerintah

Ada lima materi penting yang ingin dimasukkan pemerintah dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.

1. Memperkuat tata kelola keuangan haji

Poin pertama berkaitan dengan pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta tetap berpedoman pada prinsip syariah. Penguatan ini menjadi fondasi agar pengelolaan dana jemaah berjalan dengan standar tata kelola yang lebih baik.

2. Meningkatkan koordinasi Kementerian Haji dan BPKH

Pemerintah juga mengusulkan penguatan koordinasi antara Menteri Haji dan Umrah dengan BPKH. Pengaturan ini diarahkan untuk memperjelas hubungan kerja dan koordinasi antara pemerintah sebagai penyelenggara urusan haji dengan lembaga yang bertugas mengelola keuangan haji.

3. Memperkuat pengawasan pemerintah terhadap BPKH

Materi ketiga menyangkut penguatan peran pemerintah dalam pengawasan BPKH. Dengan pengawasan yang diperkuat, pengelolaan dana haji diharapkan semakin terarah dan tetap berada dalam koridor ketentuan perundang-undangan.

See also  Menhaj Mau Dana Haji Jadi 'Restricted Fund': Hanya untuk Haji!

4. Mengatur pemanfaatan cadangan modal untuk menghadapi risiko investasi

Pemerintah turut mengusulkan pengaturan mengenai pemanfaatan cadangan modal untuk mengantisipasi risiko yang muncul akibat penempatan dan investasi keuangan haji. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya memperkuat perlindungan terhadap dana yang dikelola BPKH ketika menghadapi risiko investasi.

5. Mengoptimalkan nilai manfaat melalui investasi langsung

Poin terakhir menyangkut optimalisasi nilai manfaat dari investasi langsung yang dilakukan BPKH. Materi ini membuka ruang pembahasan mengenai pengembangan investasi yang lebih produktif agar pengelolaan dana haji dapat memberikan manfaat lebih besar.

Kelima poin tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah ingin membangun kerangka pengelolaan dana haji yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan hasil investasi, tetapi juga memperkuat pengawasan dan perlindungan dana jemaah.

Bukan Sekadar Revisi, Pemerintah Ingin Ganti UU Nomor 34 Tahun 2014

Selain mengusulkan lima materi tersebut, pemerintah juga menyepakati bahwa RUU Pengelolaan Keuangan Haji disusun dalam bentuk penggantian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, bukan sekadar perubahan terhadap sejumlah pasal.

Irfan menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada banyaknya substansi dalam regulasi lama yang dinilai perlu disempurnakan. Perubahan yang dibutuhkan menyentuh esensi pengaturan sehingga pemerintah memandang penggantian undang-undang menjadi pilihan yang diusulkan.

Menurutnya, pembaruan regulasi diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat sekaligus kepastian dalam pengelolaan keuangan haji ke depan.

“Berkaitan dengan materi muatan RUU ini, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan RUU yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, pemerintah berharap penggantian RUU ini dapat memperkuat dan lebih memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan Keuangan Haji ke depan,” kata Irfan.

See also  BPKH Pangkas Anggaran Operasional 2026 Rp100,31 Miliar, Fokus Jaga Keberlanjutan Dana Haji

Dengan lima materi yang diusulkan tersebut, pembahasan RUU Pengelolaan Keuangan Haji akan menjadi salah satu agenda penting dalam menentukan arah pengelolaan dana haji Indonesia, terutama terkait keseimbangan antara optimalisasi investasi, pengawasan kelembagaan, dan perlindungan dana jemaah.

Tags: BPKHDana HajiInvestasi dana hajikeuangan hajinilai manfaatruu keuangan hajiuu haji
Previous Post

BPKH Kantongi Aset Rp195,7 Triliun, Siapkan 3 Strategi Jadi Pengelola Dana Haji Kelas Dunia

Next Post

Pelunasan Haji 2027 Picu Arus Kas Keluar Rp1,8 Triliun, BSI: Likuiditas Aman

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

Madaninews.id - Ekonomi Syariah, Gaya Hidup Islami, Komunitas | All Rights Reserved

  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks