MADANINEWS.ID, JAKARTA – Menjadi pengelola dana haji berkelas dunia bukan sekadar soal seberapa besar uang yang berhasil dihimpun. Kemampuan menjaga keamanan dana, menghasilkan nilai manfaat, membangun tata kelola yang kredibel, dan mempertahankan kepercayaan publik menjadi ukuran yang tidak kalah penting.
Tantangan itulah yang ingin dijawab Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui agenda transformasi kelembagaan pada 2027. Dengan total aset mencapai Rp195,7 triliun per 31 Oktober 2026, BPKH membidik posisi sebagai lembaga pengelola dana haji yang terpercaya dan berkelas dunia atau trusted and world class.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, pencapaian visi tersebut membutuhkan penguatan kapasitas organisasi sekaligus strategi investasi yang mampu meningkatkan nilai manfaat dana haji. Ada tiga strategi utama yang disiapkan, yakni memperluas peran kelembagaan, memperkuat kontribusi dalam ekosistem haji, dan melakukan diversifikasi investasi secara terukur.
“Transformasi ini dilakukan melalui perluasan peran kelembagaan yang didukung penguatan kepercayaan publik dan implementasi tata kelola yang baik,” kata Fadlul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin (16/11).
Tiga Jurus BPKH Mengejar Standar Pengelola Dana Haji Dunia
Strategi pertama berfokus pada perluasan peran kelembagaan. BPKH ingin meningkatkan kapasitas organisasi sekaligus memperkuat reputasinya sebagai lembaga yang mengelola dana jemaah secara transparan dan akuntabel. Penerapan tata kelola yang baik menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan masyarakat.
Berikutnya, BPKH berupaya memperkuat kapasitas dan kontribusinya dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji. Penguatan ini ditujukan agar peran kelembagaan BPKH semakin strategis dalam mendukung ekosistem haji Indonesia.
Strategi ketiga menyasar pengembangan portofolio investasi. BPKH berencana memperluas diversifikasi instrumen, termasuk investasi langsung, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko. Langkah ini diharapkan membuka peluang peningkatan nilai manfaat tanpa mengabaikan keamanan dana yang dikelola.
Ketiga agenda tersebut menunjukkan bahwa transformasi BPKH tidak hanya diarahkan untuk memperbesar aset. Kualitas organisasi, posisi strategis dalam ekosistem haji, serta kemampuan mengelola investasi secara profesional juga menjadi bagian dari ambisi menuju standar kelas dunia.
Aset Tembus Rp195,7 Triliun, Investasi Mendominasi Portofolio
Kinerja keuangan menjadi salah satu modal BPKH dalam menjalankan transformasi tersebut. Hingga 31 Oktober 2026, total aset berdasarkan laporan tidak terkonsolidasi mencapai Rp195,7 triliun. Angka ini tumbuh 7,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dana kelolaan juga menunjukkan peningkatan. Nilainya mencapai Rp188,5 triliun atau tumbuh 6,9 persen secara tahunan. Sementara itu, BPKH membukukan nilai manfaat sebesar Rp10,1 triliun dan surplus komprehensif Rp600 miliar, meningkat 4,9 persen secara tahunan.
Dari sisi penempatan dana, sekitar 80 persen atau setara Rp150,3 triliun dialokasikan ke instrumen investasi. Adapun 20 persen lainnya, senilai Rp38,3 triliun, ditempatkan pada instrumen penempatan.
Komposisi tersebut memperlihatkan besarnya peran investasi dalam pengelolaan dana haji. Diversifikasi portofolio menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara potensi imbal hasil, risiko investasi, dan kebutuhan likuiditas dalam memenuhi kewajiban penyelenggaraan ibadah haji.
Dana Penyelenggaraan Haji Kuasai 98 Persen Dana Kelolaan
Jika dilihat berdasarkan sumber dananya, pengelolaan BPKH masih didominasi Dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH). Nilainya mencapai Rp184,6 triliun atau sekitar 98 persen dari total dana kelolaan. Sementara itu, Dana Abadi Umat (DAU) tercatat sebesar Rp3,9 triliun atau sekitar dua persen.
Aspek likuiditas juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan keuangan lembaga. Hingga akhir Oktober 2026, rasio likuiditas wajib BPKH tercatat sebesar 2,21 kali, dengan perhitungan yang turut memperhitungkan uang muka.
Besarnya aset dan pertumbuhan dana kelolaan memang menjadi modal penting bagi BPKH. Namun, ukuran keberhasilan pengelolaan dana haji tidak berhenti pada angka tersebut. Kemampuan menghasilkan nilai manfaat, menjaga likuiditas, dan memastikan dana tetap aman merupakan tanggung jawab yang harus berjalan beriringan.
Target menjadi pengelola dana haji trusted and world class pada 2027 karena itu bukan sekadar ambisi memperbesar skala organisasi. Bagi BPKH, ujian sesungguhnya adalah membuktikan bahwa pertumbuhan aset dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas tata kelola dan manfaat bagi jemaah Indonesia.
