MADANINEWS.ID, JAKARTA – Praktik makelar dalam pengadaan layanan haji berpotensi membuat biaya yang dibayarkan jemaah semakin mahal tanpa diikuti peningkatan kualitas pelayanan. Celah inilah yang ingin ditutup melalui langkah tegas Pemerintah Arab Saudi, yang melarang praktik perantara ilegal dalam proses pengadaan layanan bagi jemaah.
Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyambut kebijakan tersebut. Pemerintah Indonesia menilai langkah Arab Saudi sejalan dengan agenda pembenahan penyelenggaraan haji, terutama untuk memastikan proses pengadaan berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak menjadi ruang bagi praktik percaloan.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, kebijakan yang disampaikan melalui surat edaran Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itu merupakan langkah penting untuk menjaga integritas pengadaan layanan haji.
“Kami menyambut baik surat edaran yang disampaikan oleh Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umrah terkait sikap tegas pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memantau dan melarang keras praktik-praktik makelar atau percaluan dalam proses pengadaan pelayanan haji di Arab Saudi,” ujar Dahnil di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Komisi dan Perantara Ilegal Jadi Sorotan
Menurut Dahnil, kebijakan Arab Saudi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengadaan layanan haji, baik di Arab Saudi maupun Indonesia, terbebas dari praktik makelar dan percaloan. Kemenhaj menyatakan siap memperkuat koordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam surat edarannya, Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya menjaga integritas serta keabsahan kontrak dengan perusahaan penyedia layanan. Praktik pemaksaan penggunaan perantara, pemberian hadiah berupa barang, hingga komisi finansial dengan dalih pemasaran atau alasan lainnya menjadi hal yang harus dicegah.
Praktik semacam itu dinilai berpotensi menambah biaya paket layanan tanpa memberikan nilai tambah bagi jemaah. Karena itu, proses pengadaan hingga penandatanganan kontrak harus dilakukan sesuai aturan yang berlaku.
“Kami bersama Pemerintah Kerajaan Arab Saudi tentu akan bekerja sama untuk memastikan semua proses pengadaan perhajian, terutama yang akan berlangsung di Arab Saudi dan kemudian juga di Indonesia, dapat berjalan dengan cara-cara yang bersih,” tegas Dahnil.
Tim Pengadaan Haji 2027 Segera Dikirim
Komitmen pemberantasan praktik ilegal tersebut juga menjadi bagian dari gerakan Bongkar Mafia Haji dan Umrah yang diinisiasi Kemenhaj. Langkah ini akan berlanjut pada persiapan pengadaan layanan untuk musim haji 2027.
Dahnil menyampaikan, proses persiapan pengadaan di Arab Saudi akan segera dimulai. Kemenhaj berencana mengirimkan tim pengadaan untuk berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai penyedia layanan atau provider haji.
Pemerintah juga membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi proses tersebut. Partisipasi publik dinilai penting agar potensi kecurangan, praktik percaloan, maupun penyimpangan lainnya dapat dilaporkan sejak tahap persiapan.
“Kami berharap ada partisipasi publik untuk turut mengawasi proses-proses persiapan pengadaan di sana dan melaporkan apabila ditemukan kecurangan, praktik makelar, praktik percaluan, dan sebagainya,” ungkapnya.
Pemerintah Arab Saudi turut menegaskan bahwa pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penindakan tidak hanya menyasar pelaku, tetapi juga pihak yang bekerja sama dengan pelanggar maupun menutupi praktik tersebut.
Sejalan dengan kebijakan itu, Kemenhaj menyatakan akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam pengadaan. Pembenahan ini diharapkan memastikan dana yang dibayarkan untuk layanan haji benar-benar menghasilkan pelayanan yang layak, aman, dan berkualitas bagi jemaah.