MADANINEWS.ID, MALANG – Penanganan pengaduan penyelenggaraan haji dan umrah tidak cukup hanya dengan menerima laporan. Setiap aduan perlu memiliki alur tindak lanjut yang jelas, terdokumentasi, dan dapat dipantau agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai proses penanganannya.
Untuk memperkuat mekanisme tersebut, Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan (SIGAP) Bongkar Mafia Haji dan Umrah. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan proses pelaporan dan penanganan kasus, sekaligus memperluas akses pemantauan bagi jajaran Kemenhaj di pusat maupun daerah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PPHU), Achmad Gunawan, mengatakan aplikasi tersebut disiapkan agar dapat digunakan secara bersama oleh berbagai pihak yang memiliki kewenangan di seluruh Indonesia.
“Kami mencoba menyiapkan satu aplikasi atau sistem yang lebih mudah dan bisa lebih multi-akun untuk sama-sama kita gunakan dari Sabang sampai Merauke di seluruh Indonesia,” ujar Gunawan dalam Sosialisasi Regulasi Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah di Kota Batu, Jumat (6/11/2026).
Laporan Bisa Ditelusuri dari Awal hingga Mediasi
SIGAP dirancang untuk mendukung empat kebutuhan utama, yakni ketertiban dokumentasi, kejelasan proses penanganan laporan, akuntabilitas, serta pengendalian dan pemantauan kasus.
Melalui sistem ini, laporan yang masuk akan mengikuti tahapan penanganan secara terstruktur. Prosesnya dimulai dari penerimaan laporan, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi, klarifikasi, analisis, hingga mediasi.
“Dengan aplikasi ini kita akan bisa memberikan kepastian pada prosesnya. Setelah laporan diterima, kemudian diverifikasi, diklarifikasi, dianalisis, dan kemudian dimediasi, nanti akan lebih jelas melalui aplikasi tersebut,” jelas Gunawan.
Kehadiran alur digital tersebut diharapkan membuat proses penanganan pengaduan lebih konsisten di berbagai wilayah. Dengan dokumentasi yang terintegrasi, perkembangan setiap laporan juga dapat ditelusuri sesuai tahapan yang sedang berjalan.
Perkembangan Kasus Bisa Dipantau per Daerah
Salah satu fitur yang direncanakan dalam SIGAP adalah penyajian informasi penanganan kasus secara real-time. Data nantinya dapat dilihat berdasarkan wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.
“Melalui aplikasi ini nantinya bisa diketahui secara real-time berapa kasus yang sudah ditangani, baik per provinsi maupun per kabupaten dan kota. Begitu data diinput, maka metadatanya akan berubah,” ungkap Gunawan.
Fungsi tersebut diharapkan membantu jajaran Kemenhaj memantau perkembangan laporan sekaligus melihat sebaran kasus di berbagai daerah. Dengan informasi yang lebih terstruktur, pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih terukur.
Pemanfaatan SIGAP juga direncanakan menjangkau kegiatan pengawasan penyelenggaraan ibadah umrah di bandara keberangkatan jemaah. Sistem ini diharapkan mengurangi ketergantungan pada dokumen berbasis kertas atau mendorong proses pengawasan yang lebih paperless, baik saat dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi.
Selain mempermudah koordinasi, digitalisasi tersebut ditujukan untuk memangkas proses administrasi dan mempercepat tindak lanjut berbagai laporan penyelenggaraan haji dan umrah.
“Dengan aplikasi SIGAP ini, diharapkan proses penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat,” pungkas Gunawan.
Meski demikian, SIGAP masih dalam tahap persiapan. Kemenhaj belum memaparkan jadwal peluncuran maupun rincian mekanisme akses bagi masyarakat untuk menyampaikan dan memantau pengaduan secara langsung.