Kementerian Haji dan Umrah mengaku menerima ribuan laporan dugaan penipuan haji dan umrah setiap hari.
Lonjakan pengaduan itu mendorong Kemenhaj mempercepat penanganan sekaligus membuka Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah.
Pemerintah menargetkan ekosistem haji dan umrah terbebas dari praktik yang menggunakan agama sebagai tameng.
MADANINEWS.ID, JAKARTA — Ribuan laporan dugaan penipuan haji dan umrah disebut masuk ke jajaran Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) setiap hari. Tingginya jumlah pengaduan tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pengawasan dan penanganan persoalan di sektor haji dan umrah perlu dipercepat.
Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan laporan itu diterima oleh berbagai unsur di Kemenhaj, mulai dari direktorat jenderal terkait hingga jajaran pimpinan kementerian.
“Setiap hari Dirjen Bina Haji dan Umrah, Dirjen Pengendalian Haji dan Umrah, tim yaitu termasuk saya, Pak Menteri, itu dapat ribuan laporan penipuan umrah, penipuan haji,” kata Dahnil dalam acara Peringatan Tahun ke-1 Kemenhaj, di Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Menurut Dahnil, derasnya laporan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan dugaan penipuan. Pemerintah juga menghadapi persoalan lain dalam penyelenggaraan haji yang sejak awal telah menjadi perhatian Kemenhaj.
Dahnil menyebut persoalan dalam penyelenggaraan haji juga tidak dapat dilepaskan dari dugaan keberadaan kartel yang beroperasi di sektor tersebut.
“Belum lagi masalah penyelenggaraan hajinya yang memang sejak awal kami ingatkan bahwasanya ada kartel haji yang isinya tentu adalah mafia-mafia haji dan umrah,” tuturnya.
Banyaknya pengaduan yang masuk membuat Kemenhaj menilai jalur pelaporan perlu dibuat lebih cepat dan mudah diakses masyarakat. Untuk itu, kementerian membuka Hotline Bongkar Mafia Haji dan Umrah melalui nomor 0811-8885-888.
Layanan tersebut diharapkan menjadi kanal bagi publik untuk menyampaikan dugaan pelanggaran, penipuan maupun persoalan lainnya terkait penyelenggaraan haji dan umrah agar dapat segera ditindaklanjuti.
Dahnil memastikan setiap pengaduan yang diterima akan ditangani oleh jajaran Kemenhaj, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Hotline ini menjadi simbolisasi pesan kita kepada seluruh rakyat Indonesia bahwasanya sesuai amanah, perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih di semua sektor termasuk sektor perhajian,” kata dia menegaskan.
Seiring besarnya jumlah laporan yang masuk, Dahnil juga meminta jajaran Kemenhaj mempercepat tindak lanjut terhadap setiap aduan masyarakat. Partisipasi publik dinilai penting untuk membantu pemerintah mengidentifikasi dugaan pelanggaran di sektor haji dan umrah.
Kemenhaj berharap keberadaan hotline tersebut tidak hanya mempercepat penanganan kasus, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membenahi ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah secara menyeluruh.
“Tujuan kami membongkar praktik perhajian dan umrah itu ingin memastikan bahwasanya ekosistem ini itu adalah ekosistem yang halal, yang sebenar-benarnya, bukan ekosistem yang menggunakan agama sebagai tameng,” ucap Dahnil.