MADANINEWS.ID, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan biaya haji 2026 tetap turun sekitar Rp2 juta per jemaah, meski tekanan global membuat ongkos penerbangan melonjak.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Kerja Pemerintah di Istana, Jakarta, Rabu, di hadapan ratusan pejabat negara. Kebijakan ini diambil di tengah kenaikan harga avtur dan minyak mentah dunia yang berdampak langsung pada biaya operasional penerbangan haji.
“Kita pastikan bahwa biaya haji 2026, kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta rupiah, walaupun harga avtur naik,” kata Presiden Prabowo.
Pemerintah bersama DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 turun Rp2 juta dibanding tahun sebelumnya. Dengan penyesuaian tersebut, total biaya haji tahun ini ditetapkan sebesar Rp87.409.366 per jemaah.
Di hadapan sekitar 800 birokrat, Presiden menegaskan pemerintah tidak ingin menambah beban jemaah, terutama di tengah gejolak harga energi global.
Biaya Penerbangan Melonjak Imbas Konflik
Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan lonjakan biaya terjadi terutama pada komponen penerbangan.
Sebelum konflik di Timur Tengah memanas, rata-rata biaya penerbangan per jemaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun, kenaikan harga avtur membuat maskapai mengajukan penyesuaian tarif.
Dalam skenario tanpa perubahan rute, biaya penerbangan diperkirakan naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat 39,85 persen. Sementara jika dilakukan perubahan rute untuk menghindari wilayah konflik, biaya bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik sekitar 51,48 persen.
Sejumlah maskapai telah mengusulkan tambahan biaya kepada pemerintah. Garuda Indonesia mengajukan kenaikan sekitar Rp7,9 juta per jemaah.
Sementara Saudi Airlines mengusulkan tambahan sebesar 480 dolar AS per orang.
Meski demikian, pemerintah memastikan kenaikan tersebut tidak akan dibebankan kepada calon jemaah.
Irfan menegaskan, arahan Presiden menjadi dasar utama dalam penyusunan kebijakan biaya haji tahun ini.
“Itu adalah komitmen dari Presiden Prabowo yang sudah dimintakan kepada kami dengan tim untuk bisa menindaklanjuti dan menghitung berapa sebenarnya kebutuhan yang diperlukan,” kata Irfan.
Pemerintah kini menghitung skema pembiayaan agar kenaikan biaya operasional tetap dapat ditanggung tanpa membebani jemaah.