MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengungkap maraknya penipuan yang menyasar calon jemaah haji dengan modus validasi data, seiring meningkatnya aktivitas digital layanan haji.
Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada, terutama terhadap permintaan data pribadi melalui pesan singkat, telepon, hingga video call dari pihak tak dikenal.
Imbauan ini disampaikan melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Haji dan Umrah sebagai respons atas temuan berbagai modus penipuan yang kian beragam.
Modus Baru: Dari WhatsApp hingga Video Call
Kepala Pusdatin, Farosa, mengungkapkan pelaku kini memanfaatkan celah kelengahan calon jemaah dengan dalih pembaruan data.
“Materi ini disusun sebagai upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan data pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk penipuan hingga pengajuan pinjaman online secara ilegal,” ungkap Farosa di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Berdasarkan temuan kementerian, pola penipuan yang digunakan antara lain:
- Menghubungi calon jemaah melalui WhatsApp
- Mengaku sebagai petugas resmi Kementerian Haji dan Umrah
- Meminta pembaruan data pribadi
- Mengajak video call dengan dalih perekaman wajah
Modus video call menjadi perhatian serius karena berpotensi disalahgunakan untuk pengambilan data biometrik korban.
Jangan Sembarangan Berikan Data Pribadi
Kemenhaj menegaskan, perlindungan data pribadi menjadi langkah utama untuk mencegah penipuan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya pada pihak yang mengatasnamakan instansi resmi tanpa verifikasi.
Selain itu, calon jemaah juga diingatkan untuk menghindari tautan mencurigakan yang berpotensi menjadi pintu masuk pencurian data.
Sebagai bagian dari edukasi publik, kementerian mengampanyekan slogan #DataAmanIbadahNyaman guna meningkatkan kesadaran menjaga keamanan informasi pribadi.
Diminta Segera Laporkan Jika Mencurigakan
Masyarakat yang menerima komunikasi mencurigakan diminta segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi atau melapor ke kantor wilayah terdekat.
“Masyarakat yang menerima komunikasi mencurigakan diminta untuk segera melapor atau melakukan verifikasi melalui akun media sosial resmi Kementerian Haji dan Umrah atau mendatangi kantor wilayah kementerian terdekat,” pungkas Farosa.
Pusdatin memastikan akan terus mengevaluasi serta memperkuat sistem keamanan digital guna melindungi data jemaah dan menjaga layanan tetap aman.