MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI mulai mematangkan langkah menuju kemandirian pangan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mendorong ekspor beras produksi dalam negeri ke Arab Saudi untuk kebutuhan konsumsi jemaah haji musim 2026.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan pemanfaatan beras nasional kini menjadi prioritas guna memperkuat ekosistem ekonomi haji Indonesia.
Dalam rapat koordinasi bersama Perum Bulog dan Kementerian Pertanian di Jakarta, Jaenal menyebut sudah saatnya Indonesia berhenti bergantung pada pasokan beras dari negara lain seperti Vietnam dan Thailand untuk konsumsi jemaah.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan jemaah tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menyebut keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci.
“Ini agar kebijakan yang disusun selaras dan rantai pasok pangan haji dapat diperkuat,” ujar Jaenal dalam keterangannya, Selasa (27/1/2026).
Kebutuhan Beras Haji 2026 Capai 3.913 Ton
Berdasarkan proyeksi Ditjen PE2HU, kebutuhan beras untuk 205.420 jemaah dan petugas haji pada musim 1447 H/2026 M diperkirakan mencapai sekitar 3.913 ton.
Angka tersebut dihitung dari asumsi konsumsi 150 gram per porsi untuk 127 kali makan selama masa operasional haji.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati komitmen bersama untuk mengupayakan pemanfaatan beras nasional.
Perum Bulog akan menghitung kebutuhan total serta menyiapkan pasokan sesuai standar kualitas, termasuk beras premium dengan tingkat pecahan maksimal 5%.
Sementara itu, Kementerian Pertanian akan memberikan dukungan regulasi guna memperlancar proses ekspor beras ke Arab Saudi.
Tantangan Harga Masih Jadi Pekerjaan Rumah
Rapat juga membahas aspek regulasi ekspor, mekanisme perizinan, serta tantangan daya saing harga beras Indonesia di pasar Arab Saudi.
Saat ini, harga beras premium dari sejumlah negara pesaing disebut masih berada di bawah harga beras Indonesia. Karena itu, diperlukan dukungan kebijakan agar produk nasional dapat bersaing dan diterima dalam rantai konsumsi haji.
Jaenal menilai kondisi swasembada beras saat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi produk lokal.
Direktur Fasilitasi Kemitraan PE2HU, Tri Hidayatno, menyebut langkah ini merupakan bagian dari membangun warisan baru dalam ekonomi haji.
“Melalui sinergi ini, kami menjembatani agar perputaran ekonomi haji yang nilainya sangat besar dapat dirasakan langsung oleh pelaku usaha dan produsen di tanah air,” jelasnya.
Dengan perencanaan yang dimulai sejak dini, Ditjen PE2HU optimistis jemaah haji Indonesia pada musim mendatang dapat menikmati nasi dari beras produksi petani Indonesia sendiri, sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi nasional.