MADANINEWS.ID, BANDUNG – Kementerian Haji dan Umrah mulai mematangkan arah kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah untuk lima tahun ke depan. Pemerintah menetapkan tiga fokus utama, mulai dari penguatan layanan jemaah, pembenahan tata kelola kelembagaan, hingga percepatan transformasi digital.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam Musyawarah Kerja (MUKER) Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Senin (26/1).
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah yang semakin profesional dan nyaman.
Jemaah Jadi Pusat Kebijakan Pemerintah
Fokus pertama yang ditekankan Gus Irfan adalah menempatkan jemaah sebagai orientasi utama seluruh program kementerian.
“Layanan Jemaah menjadi titik tolak seluruh kebijakan,” ujarnya di Bandung, Senin (26/01).
Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya soal administrasi, tetapi juga pengalaman langsung yang dirasakan jemaah selama menjalankan ibadah.
Dalam konteks ini, Gus Irfan juga menegaskan peran asosiasi travel sebagai mitra penting pemerintah.
“Penyelenggara umrah dan haji adalah mitra strategis dalam memastikan layanan hadir, sampai, dan dirasakan Jemaah.”
Konsolidasi Kelembagaan Jadi Agenda Menuju Haji 2026
Fokus kedua adalah penguatan tata kelola serta konsolidasi kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah dari pusat hingga daerah, seiring persiapan penyelenggaraan haji 2026.
“Kedua, kita mengadakan Konsolidasi kementerian haji dan umroh dari pusat daerah Bersamaan dengan kita menyiapkan haji 2026,” kata Gus Irfan.
Ia menjelaskan konsolidasi ini juga mencakup penyesuaian sumber daya manusia dari Kementerian Agama ke kementerian baru tersebut.
“Juga Penataan peran dan tanggung jawab yang jelas, penekanan indikator kinerja yang terukur dan dapati evaluasi, dan pengendalian yang tertib dan akuntabel dalam seluruh rantai yang lain,” papar Gus Irfan.
Dalam kesempatan itu, ia berharap asosiasi seperti HIMPUH menjaga kepatuhan terhadap aturan demi menjaga kepercayaan publik.
“Yang kita harapkan untuk asosiasi termasuk HIMPUH ini, kepatuan terhadap regulasi dan tata kelola yang baik adalah fondasi kepercayaan publik.”
Transformasi Digital dan Optimalisasi Infrastruktur
Fokus ketiga adalah percepatan transformasi digital serta penguatan infrastruktur layanan haji dan umrah.
Gus Irfan menegaskan digitalisasi harus memberi dampak langsung dalam mempercepat pelayanan.
Bahwa Transformasi digital harus mempercepat dan mempermudah layanan, sudah pasti.
Kementerian juga akan memperkuat PLHUT serta mengoptimalkan fungsi asrama haji agar dapat digunakan sepanjang tahun.
“Asrama haji tentu kita harapkan tidak hanya digunakan selama dua bulan di musim haji, kita akan menggunakan selama setahun penuh untuk kegiatan-kegiatan lain yang memberikan manfaat pada jemaah haji terutama,” imbuh dia.
Efisiensi Biaya Tanpa Turunkan Mutu Layanan
Dalam sambutannya, Gus Irfan turut menyinggung kebijakan efisiensi pembiayaan haji yang dilakukan pemerintah dengan tetap menjaga kualitas layanan.
“Efisiensi pembiayaan dilakukan tanpa menurunkan mutu layanan. Ini yang kita lakukan, tahun kemarin kita menurunkan hampir 5 juta, tahun ini kita menurunkan 2 juta,” kata Gus Irfan.
Ia menambahkan fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar dan riyal menjadi tantangan dalam penyusunan biaya haji.
Di akhir pernyataannya, Gus Irfan mengajak seluruh pelaku travel yang tergabung dalam HIMPUH untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah demi pelayanan jemaah.
“Karena itu sebagai penutup kita mengajak para pelaku travel haji yang tergabung dalam HIMPUH sekarang ini untuk berkolaborasi yang penting dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada Jemaah Haji,” ujar Gus Irfan.
“Kami ingin memberikan pelayanan pada jemaah. Dan saya yakin Niat Ibu Bapak juga sama, ingin memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah,” pungkasnya.