MADANINEWS.ID, MALANG – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, melontarkan peringatan keras soal potensi penyimpangan dana haji. Ia meminta seluruh jajarannya di kementerian untuk tidak bermain-main dengan uang umat, sepeser pun.
Peringatan itu disampaikan Gus Irfan usai menghadiri kegiatan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Sabtu (4/10/2025). Di hadapan media, ia menekankan pentingnya kehati-hatian dalam mengelola dana haji yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahun.
“Saya sangat mewanti-wanti tim yang ada di Kementerian Haji supaya jangan sampai ada kebocoran,” ujar Gus Irfan.
Dana Umat, Amanah Dunia-Akhirat
Menurutnya, dana haji bukan sekadar anggaran negara. Uang itu adalah hasil jerih payah jutaan calon jemaah yang menabung bertahun-tahun demi bisa ke Tanah Suci. Karena itu, setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan — bukan hanya secara administratif, tapi juga secara moral dan spiritual.
“Satu persen pun luar biasa, satu persen itu Rp 200 miliar. Itu semua adalah dana rakyat, dana umat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat,” tegasnya.
Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa kementerian di bawah kepemimpinannya akan memperketat seluruh rantai pengelolaan keuangan haji — mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pelaporan.
Kementerian Gandeng KPK
Untuk memastikan pengawasan berjalan transparan, Kementerian Haji dan Umrah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kolaborasi ini tak hanya bersifat simbolis, melainkan ditujukan agar seluruh proses pelaksanaan ibadah haji berada di bawah pengawasan antikorupsi.
Langkah tersebut juga mencakup pendampingan teknis dan audit preventif, terutama di tahap penggunaan dan distribusi dana.
Tak berhenti di situ, Kementerian meminta KPK untuk ikut menelusuri rekam jejak para pegawai, khususnya mereka yang baru direkrut dari kementerian lain.
“Kami akan memasukkan tenaga besar-besaran dari kementerian lain. Yang sudah masuk akan kami minta di-tracking oleh KPK untuk memastikan tidak ada masalah di kemudian hari,” jelas Gus Irfan.
Kehati-hatian Jadi Kultur Baru
Bagi Gus Irfan, pengelolaan dana haji bukan sekadar soal efisiensi, tapi juga soal integritas. Ia menegaskan bahwa setiap pejabat dan pegawai di Kementerian Haji dan Umrah memiliki tanggung jawab moral terhadap dana umat.
Melalui kolaborasi dengan KPK dan penerapan sistem pelaporan yang lebih ketat, kementerian berharap praktik pengelolaan haji bisa menjadi teladan bagi institusi keagamaan lain. Di tengah meningkatnya kepercayaan publik terhadap layanan haji, langkah-langkah ini dinilai penting untuk menjaga amanah sekaligus reputasi kementerian.
Dengan nada tegas, Gus Irfan mengakhiri pernyataannya: menjaga dana haji bukan hanya kewajiban profesional, tapi juga tanggung jawab spiritual.