Madaninews.id
  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks
No Result
View All Result
  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks
No Result
View All Result
Madaninews.id
No Result
View All Result

Bukan Cuma Bitcoin, DSN MUI Teliti Aset dan Bisnis di Balik Kripto

Abi Abdul Jabbar Sidik
19 November 2026 | 10:30
rubrik: Ekonomi Syariah
Bukan Cuma Bitcoin, DSN MUI Teliti Aset dan Bisnis di Balik Kripto

DSN MUI bersama LPS menggelar FGD Kripto Syariah di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, untuk mendalami berbagai model aset digital dan mekanisme perdagangannya. (foto:MUI Digital)

Share on FacebookShare on Twitter

MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kehalalan aset kripto tidak cukup ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Aset dan bisnis yang menjadi dasar penerbitan token, termasuk cara token tersebut diperdagangkan, juga harus diteliti. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam menyusun panduan kripto syariah.

DSN MUI tengah mendalami berbagai model aset digital, mulai dari kripto yang tidak memiliki underlying asset (aset dasar), kripto yang didukung aset tertentu, hingga praktik tokenisasi bisnis. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

Ketua Badan Pengurus DSN MUI KH M Cholil Nafis menjelaskan, produk kripto yang beredar di pasar memiliki karakteristik dan mekanisme yang beragam. Sebagian lahir melalui aktivitas penambangan atau mining digital, sementara sebagian lainnya memiliki aset dasar yang menjadi penopang nilai.

DSN MUI juga menelusuri mekanisme transaksi masing-masing produk, termasuk perdagangan yang berlangsung melalui jaringan blockchain maupun pasar sekunder.

“Jadi kita masih mendalami kriptonya sendiri yang ada agunan (underlying) asetnya, kripto yang tidak ada agunan sebagai kripto, dan bisa juga kripto yang dijual prosesnya di pasarnya blockchain-nya, ada kripto yang di perdagangannya,” ujar Kiai Cholil di sela FGD.

Tokenisasi Bisnis Ikut Jadi Sorotan

Selain karakteristik aset kripto, DSN MUI menaruh perhatian pada tren tokenisasi. Melalui mekanisme ini, hak kepemilikan atas suatu aset atau usaha dapat direpresentasikan dalam bentuk token digital yang tercatat di jaringan blockchain.

Skema tersebut memungkinkan satu aset dibagi menjadi banyak token. Dengan demikian, masyarakat dapat membeli bagian kepemilikan suatu aset atau usaha melalui token dengan nilai yang lebih terjangkau. Token itu juga berpotensi diperjualbelikan kembali, sementara nilainya berkaitan dengan aset atau bisnis yang mendasarinya.

See also  Batasan Mengambil Keuntungan dalam Islam

Namun, bagi DSN MUI, penggunaan teknologi blockchain tidak serta-merta membuat suatu token memenuhi prinsip syariah. Substansi aset dan kegiatan usaha di baliknya tetap harus diperiksa, termasuk apakah bisnis tersebut dijalankan sesuai ketentuan halal atau justru mengandung unsur yang dilarang.

Kiai Cholil menegaskan, penilaian harus dilakukan terhadap produk dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, pemeriksaan tidak hanya menyasar bentuk token, tetapi juga objek yang direpresentasikan dan aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai di baliknya.

DSN MUI sebelumnya telah mengidentifikasi dua kategori aset digital yang berpotensi memenuhi prinsip syariah, yakni tokenisasi aset nyata atau real world asset (RWA) dan tokenisasi instrumen keuangan syariah.

Wakil Bendahara DSN MUI M Gunawan Yasni menyampaikan hal tersebut dalam Ijtima Sanawi XXII DSN MUI pada Oktober 2026. Salah satu contoh yang tengah dikaji adalah rencana tokenisasi Sukuk Negara Valas.

Salah Memahami Kripto, Fatwa Bisa Keliru

Kiai Cholil menilai pemetaan karakteristik produk dan model bisnis menjadi tahap penting sebelum DSN MUI menetapkan ketentuan hukum. Dalam kajian fikih, proses memahami dan menggambarkan persoalan secara tepat dikenal sebagai tashawwurul masalah.

Ia mengutip ungkapan fahmus su’al nishful jawab, yang berarti memahami persoalan dengan tepat merupakan separuh dari jawaban. Menurut dia, ketepatan memahami objek kajian menjadi bekal agar keputusan yang diambil tidak meleset dari persoalan sebenarnya.

“Salah memahami persoalannya, kripto pasti salah jawabannya. Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait,” tuturnya.

FGD Kripto Syariah tersebut berlangsung selama dua hari dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, akademisi, asosiasi, serta praktisi industri kripto.

See also  Kripto Syariah Belum Difatwakan Rinci, DSN-MUI Tunggu Infrastruktur OJK Siap

Pelibatan berbagai pihak itu diperlukan untuk memperoleh gambaran lebih utuh mengenai perkembangan produk, mekanisme transaksi, dan praktik bisnis aset digital yang terus berkembang.

Menjabarkan Ketentuan Kripto MUI 2021

Pembahasan ini juga menjadi bagian dari upaya menerjemahkan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII pada 2021 ke dalam panduan yang lebih teknis.

Dalam forum tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan terkait penggunaan dan perdagangan kripto. Pertama, penggunaan kripto sebagai mata uang hukumnya haram.

Kedua, kripto sebagai komoditas atau aset digital tidak sah diperjualbelikan apabila mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar, serta tidak memenuhi persyaratan sil’ah atau barang yang sah diperjualbelikan.

Ketiga, kripto sebagai komoditas atau aset dapat sah diperjualbelikan apabila memenuhi syarat sil’ah, memiliki underlying asset, dan memberikan manfaat yang jelas.

Ketentuan tersebut menjadi pijakan bagi DSN MUI untuk menyusun penjelasan lebih terperinci. Pedoman teknis dibutuhkan agar masyarakat, pelaku industri, dan pemangku kebijakan dapat memahami penerapan prinsip syariah pada beragam model aset digital.

“Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena in charge dengan user, in charge dengan kebijakan,” kata Kiai Cholil.

Tags: bisnis kriptobitcoinblock chainfatwa kripto muifatwa muikripto syariahtokenisasi aset
Previous Post

LPS: Fatwa Kripto Syariah Dibutuhkan agar Muslim Nyaman Bertransaksi

Next Post

Zaman Rasulullah SAW Pun Ada Kasus Korupsi, Ini Kisahnya

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

Madaninews.id - Ekonomi Syariah, Gaya Hidup Islami, Komunitas | All Rights Reserved

  • Home
  • News
  • Ekonomi Syariah
  • Gaya Hidup
  • Khazanah Islam
  • Haji & Umrah
  • Islamika
  • IPEMI
  • Indeks