MADANINEWS.ID, JAKARTA – – Dana haji yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) ditargetkan terus bertumbuh pada 2027. Tidak hanya memperbesar nilai dana kelolaan, lembaga tersebut juga dihadapkan pada tuntutan untuk menghasilkan imbal hasil lebih tinggi agar manfaat pengelolaan keuangan haji semakin optimal.
Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027, BPKH membidik dana kelolaan mencapai Rp195,29 triliun. Angka ini naik Rp6,74 triliun dibandingkan proyeksi 2026 sebesar Rp188,55 triliun. Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH menargetkan perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan target tersebut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin.
“Dalam RKAT 2027, BPKH menargetkan dana kelolaan sebesar Rp195,29 triliun dengan target perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun,” kata Fadlul.
Selain pertumbuhan dana kelolaan, BPKH memproyeksikan imbal hasil investasi sebesar tujuh persen per tahun. Lembaga ini juga memasang target penambahan 495.312 pendaftar haji baru sepanjang 2027.
Dana Haji Rp195 Triliun, ke Mana Arah Pengelolaannya?
Untuk mendukung target tersebut, BPKH mengusulkan anggaran program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar dan biaya operasional Rp498,83 miliar. Sementara itu, alokasi dana virtual account ditetapkan sebesar Rp2,6 triliun.
BPKH menyiapkan lima fokus strategis dalam menjalankan agenda pengelolaan keuangan haji. Prioritas tersebut mencakup penguatan kelembagaan, perbaikan tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Penguatan kelembagaan diarahkan pada peningkatan kapasitas organisasi dan hubungan strategis dengan para pemangku kepentingan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang dihimpun dari jutaan calon jemaah haji.
Dari sisi tata kelola, BPKH menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko. Sementara itu, optimalisasi investasi diarahkan untuk meningkatkan nilai manfaat sekaligus memperbesar kontribusi BPKH dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.
“BPKH juga akan mengoptimalkan nilai manfaat melalui pengembangan investasi dan peningkatan kontribusi lembaga tersebut dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah,” ujar Fadlul.
Transformasi digital juga masuk dalam agenda strategis melalui penguatan sistem informasi dan integrasi proses bisnis. Di saat yang sama, peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM diharapkan memperkuat kapasitas organisasi dalam mengelola dana haji.
DPR Nilai Imbal Hasil 7 Persen Belum Cukup
Di tengah target yang disusun BPKH, Komisi VIII DPR RI menginginkan capaian investasi yang lebih tinggi. Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong agar imbal hasil pengelolaan dana haji dapat mencapai minimal 10 persen.
Angka tersebut lebih tinggi tiga poin persentase dibandingkan proyeksi BPKH yang sebesar tujuh persen. Dorongan DPR ini berkaitan dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan dana haji sekaligus menghadapi tantangan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang.
Menurut Marwan, pembahasan revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Keuangan Haji dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi berbagai aspek yang selama ini membatasi optimalisasi hasil investasi.
“Apalagi kita lagi melakukan revisi Undang-Undang, supaya kita tahu celah-celahnya di mana sehingga imbal hasil lebih baik tapi bisa dipercaya, aman, dan uang haji tetap berlanjut dengan baik,” kata Marwan.
Dorongan untuk mencapai imbal hasil 10 persen sekaligus menempatkan BPKH pada tantangan yang tidak sederhana. Peningkatan keuntungan investasi harus berjalan beriringan dengan perlindungan dana jemaah, pengelolaan risiko, dan kemampuan menjaga likuiditas untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
Perbedaan proyeksi BPKH dan dorongan DPR pun menjadi salah satu poin penting dalam pembahasan arah pengelolaan keuangan haji 2027. Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar keuntungan yang bisa dihasilkan, melainkan bagaimana nilai manfaat tersebut dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keamanan dan keberlanjutan dana jemaah.
