Kemenag-BPKH Integrasikan Sistem Informasi dan Data Jemaah Haji

Penulis Abi Abdul Jabbar

MADANINEWS.ID, JAKARTA — Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Integrasi Sistem Informasi dalam rangka pemanfaatan data dan informasi Jemaah haji. 

Acara PKS berlangsung di Kantor Kementerian Agama Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat, Selasa (25/08).

Acara dihadiri oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nizar Ali, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu, Anggota Badan Pelaksana Bidang Investasi Surat Berharga, Teknologi Informasi dan Pengadaan Beny Witjaksono serta sejumlah pejabat Kemenag serta anggota BPKH. 

Nota kesepahaman antara Badan Pengelola Keuangan Haji dan Kementerian Agama  dengan nomor 4 tahun 2020 dibacakan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PHU, Ramadhan Harisman. 
   
Nizar mengapresiasi integritas antara Kemenag dan BPKH  dalam berbagai kegiatan terutama  yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji. Dengan PKS kata Nizar, diharapkan masyarakat mengetahui secara jelas tugas BPKH yang mengelola keuangan haji, mulai dari penerimaan, pengembangan, pengeluaran serta pertanggungjawaban keuangan haji.

“Kerjasama yang dilakukan Kemenag dalam hal ini Direktorat Jenderal PHU dan BPKH merupakan keniscayaan dan saya sangat mengapresiasi hal ini, Kemenag dan BPKH kesatuan utuh yang bekerja secara koorperatif dengan tujuan untuk kepentingan umat dalam penyelengaaraan ibadah haji,” kata Nizar.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kedepan hal-hal nyata yang akan dilakukan Ditjen PHU dan BPKH adalah menyangkut penyusunan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BIPIH) serta kemungkinan masih akan menyiapkan 3 (tiga) skema ibadah haji tahun 1442 H/2021 M mendatang.

“Ini merupakan titik awal dan kedepan kita bersama-sama akan menyusun Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1442 H/ 2021 M, segala kemungkinan di tahun depan masih bisa terjadi untuk itu kita tetap akan menyiapkan tiga skema, pertama keadaan sudah kembali normal sehingga berjalan seperti biasa hanya Jemaah yang tahun ini tidak berangkat akan diberangkatkan tahun depan, kedua jika belum normal seutuhnya maka akan ada pembatasan atau pengurangan kuota dimana nanti akan mempengaruhi biaya haji, terutama jika proses layanan, baik penerbangan, akomodasi, dan konsumsi harus menerapkan protokol kesehatan dan untuk skema ketiga jika kondisi penyebaran virus masih tinggi dan belum dapat teratasi, ada kemungkinan terjadi lagi pembatalan pemberangakatan jemaah haji,” ungkap Nizar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Anggito Abimanyu mengatakan tujuan dari penandatanganan kesepahama ini adalah untuk memperkuat koordinasi antara BPKH dengan Kementerian Agama dalam hal Penyelenggaraan Ibadah Haji.

“Koordinasi akan dilakukan secara koorpertaif dan bersinergi antara BPKH dan Kemenag dan khusus untuk keuagan haji sepenuhnya dikelola BPKH selebihnya tetap berada di naungan Kementerian Agama,” ujar Anggito.

BACA JUGA

Tinggalkan komentar