MADANINEWS.ID, JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menempatkan perlindungan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026, Komisi Fatwa MUI menyatakan penggunaan vape haram, demikian pula aktivitas memproduksi dan memperjualbelikannya.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan kebiasaan mengisap rokok elektrik. Ada sejumlah risiko yang menjadi pertimbangan, mulai dari dampak terhadap kesehatan dan lingkungan hingga kemungkinan perangkat tersebut disalahgunakan sebagai sarana peredaran zat terlarang.
Fatwa tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape itu ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026. Dokumen tersebut ditandatangani Asrorun bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Kesehatan, Lingkungan, hingga Ancaman Zat Terlarang
Dalam ketentuan hukum fatwa tersebut, MUI mencantumkan tiga keputusan utama. Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram karena membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Pertimbangan lainnya adalah prinsip sadd al-dzariah, yakni mencegah perangkat tersebut menjadi sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Alasan itu disampaikan langsung oleh Asrorun saat menjelaskan poin pertama ketentuan hukum fatwa kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).
“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam.
MUI juga memberikan perhatian pada kandungan dalam cairan rokok elektrik. Dalam definisi yang tercantum pada fatwa, vape merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup pengguna.
Nikotin menjadi salah satu unsur yang disoroti karena bersifat adiktif dan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Dalam pertimbangan yang disampaikan MUI, senyawa tersebut juga disebut memiliki efek farmakologis terhadap sistem saraf.
Bukan Hanya Pengguna, Produsen dan Penjual Juga Haram
Cakupan fatwa tidak berhenti pada orang yang menggunakan rokok elektrik. MUI juga menetapkan hukum haram terhadap penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Ketentuan berikutnya menyasar kegiatan ekonomi di balik produk tersebut. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram dalam Fatwa Nomor 131 Tahun 2026.
Asrorun kembali menegaskan dua ketentuan tersebut dengan mengutip langsung poin kedua dan ketiga dalam keputusan Komisi Fatwa MUI.
‘’Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,’’ kata Prof Niam.
Dengan demikian, ketetapan MUI mencakup tiga aspek berbeda: penggunaan vape, penyalahgunaannya untuk zat terlarang, serta produksi dan perdagangan rokok elektrik. Ketiganya tercantum secara tersendiri dalam bagian ketentuan hukum fatwa.
Generasi Muda dan Pelaku Usaha Jadi Perhatian
Melalui penerbitan fatwa tersebut, Asrorun berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan hukum Islam yang telah ditetapkan. Perhatian khusus juga ditujukan kepada generasi muda dan pelaku usaha yang berkaitan dengan produk rokok elektrik.
MUI mengarahkan ketetapan ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman narkoba dan zat adiktif lainnya.
Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 juga memuat sejumlah rekomendasi kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Di antaranya, permintaan agar Presiden bersama DPR menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya, serta mendorong pengendalian peredaran dan pengawasan produk rokok elektrik.
Rekomendasi tersebut menunjukkan bahwa MUI tidak hanya menetapkan ketentuan keagamaan, tetapi juga mendorong langkah perlindungan masyarakat melalui kebijakan dan koordinasi lintas lembaga.