MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menemukan praktik percaloan dalam pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji. Sejumlah orang dilaporkan berusaha mengakali persyaratan istitha’ah dengan menggunakan jasa calo, termasuk mengganti sampel urin dan memanfaatkan hasil pemeriksaan darah milik orang lain.
Temuan tersebut diungkapkan Juru Bicara Kemenhaj Maria Assegaf saat menghadiri acara Indonesian Institute for Hajj and Umrah Studies (IIHUS) di Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026). Menurut Maria, memastikan seluruh calon jemaah memenuhi persyaratan kesehatan bukan perkara mudah karena masih ditemukan upaya memanipulasi hasil pemeriksaan.
“Bahkan di tahun 2026 kemarin, kita masih menemukan ada beberapa jemaah yang berusaha mengakali tes kesehatan. Sebagian dari mereka ada yang menggunakan calo,” kata Maria.
Modus Tukar Sampel Urin dan Darah
Maria menjelaskan, salah satu modus yang ditemukan adalah penggunaan orang lain untuk menggantikan calon jemaah saat menyerahkan sampel urin. Praktik tersebut dilakukan untuk mengakali pemeriksaan kesehatan, termasuk tes kehamilan bagi jemaah perempuan usia produktif.
Modus lain dilakukan dengan menggunakan hasil pemeriksaan darah milik orang lain agar calon jemaah dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
“Misalnya tes urin, yang ke toilet bukan jemaahnya, tapi orang lain atau calo tersebut untuk mengakali tes kesehatan. Ada juga untuk tes darah, mereka menggunakan hasil kesehatan orang lain. Paling tidak supaya mereka berhasil berangkat,” jelasnya.
Kemenhaj belum memiliki data pasti mengenai tarif jasa calo tersebut. Namun, laporan dari tenaga kesehatan dan tim Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) di sejumlah embarkasi mengindikasikan adanya orang luar yang menyamar untuk menggantikan calon jemaah dalam proses pemeriksaan.
Praktik tersebut juga tidak terbatas pada satu wilayah. Maria menyebut laporan serupa diterima dari beberapa daerah, termasuk DKI Jakarta.
“Praktik-praktik semacam ini memang kami temukan di beberapa daerah, termasuk juga kemarin sempat ada di Jakarta. Kami sempat mendapat laporan dari BBKK mengenai hal ini,” beber Maria.
Pemeriksaan Kesehatan Haji 2027 Diperketat
Menanggapi temuan tersebut, Kemenhaj berkomitmen memperkuat pengawasan dan verifikasi kesehatan calon jemaah untuk penyelenggaraan haji 2027. Langkah ini ditempuh untuk menutup celah percaloan dan mengurangi kemungkinan terulangnya manipulasi pemeriksaan medis.
Kemenhaj juga telah melakukan konsolidasi bersama Kementerian Kesehatan, BBKK, serta dinas kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi lintas lembaga tersebut diharapkan memperkuat pengawasan sejak proses pemeriksaan kesehatan di daerah.
“Untuk tahun depan kita pastikan hal-hal serupa tidak kita temukan lagi atau minimal diminimalisir. Ini komitmen yang kita lakukan bersama Kemenkes, BBKK, dan Dinkes di daerah. Konsolidasi sudah kita jalankan,” tegas Maria.
Temuan ini menjadi pengingat bahwa pemeriksaan istitha’ah bukan sekadar tahapan administratif sebelum keberangkatan. Verifikasi kesehatan diperlukan untuk memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan kesehatan, sehingga proses seleksi harus dijalankan secara jujur dan sesuai ketentuan.