Indonesia memiliki sekitar 245 juta penduduk Muslim, tetapi pangsa aset perbankan syariah baru mencapai 7,7 persen dari total aset perbankan nasional. LPS menilai masih ada pekerjaan besar untuk mengubah potensi pasar tersebut menjadi penggunaan layanan keuangan syariah.
MADANINEWS.ID, JAKARTA – Besarnya populasi Muslim Indonesia belum sepenuhnya menjadi kekuatan bagi industri perbankan syariah. Di tengah jumlah penduduk Muslim yang mencapai sekitar 245 juta jiwa, pangsa perbankan syariah di dalam negeri masih berada di level 7,7 persen dari total aset perbankan nasional.
Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Farid Azhar Nasution mengatakan kondisi tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia.
“Saya sampaikan yang kedua, yang kurang enak, bahwa pangsa perbankan syariah di Indonesia baru mencapai 7,7 persen,” ujar Farid Azhar saat gelaran Expo Keuangan dan Seminar Syariah 2026, Jakarta Selatan, Kamis (20/8/2026).
Menurut Farid, jumlah penduduk Muslim yang besar sebenarnya menjadi modal bagi Indonesia untuk menjadi salah satu pemimpin ekonomi dan keuangan syariah dunia.
Potensi tersebut juga tercermin dari perkembangan aset keuangan syariah nasional. Pada 2025, total aset keuangan syariah mencapai Rp3.137 triliun, atau tumbuh 8,56 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Kuat di Sukuk, Perbankan Syariah Masih Tertinggal
Di tingkat global, Indonesia memiliki posisi yang cukup kuat dalam sejumlah instrumen keuangan syariah, terutama sukuk.
Indonesia berada di peringkat ketiga dunia untuk sukuk. Namun, posisi perbankan syariah Indonesia secara global masih berada di peringkat kesembilan.
“Kita memang kuat di sukuk, peringkat tiga dunia, namun perbankan syariah kita kalau dibandingkan dengan negara lain di global itu baru perikat sembilan,” paparnya.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar belum sepenuhnya berubah menjadi penggunaan produk dan layanan keuangan syariah.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.
Literasi 43,1 Persen, Inklusi Baru 13,2 Persen
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia mencapai 43,1 persen. Namun, tingkat inklusinya baru 13,2 persen.
Angka tersebut berbeda jauh dengan sektor keuangan konvensional. Literasi keuangan konvensional mencapai 69,6 persen, sementara tingkat inklusinya mencapai 93,5 persen.
“Kalau untuk syariah, indeks literasinya 43,1 persen, inklusinya 13,2 persen. Dibandingkan dengan yang konvensional, literasinya hampir 70 persen, 69,6 persen, inklusinya 93,5 persen. Jadi terbalik Pak, terbalik itu dengan konvensional,” pungkas dia.
Menurut Farid, diperlukan jembatan agar masyarakat yang telah memiliki pengetahuan mengenai keuangan syariah mau menggunakan produk dan layanan yang tersedia.
Ia juga menilai ekosistem keuangan syariah masih membutuhkan penyempurnaan, perbaikan, dan penguatan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak menggunakan produk keuangan syariah.
Dua Infrastruktur untuk Perluas Inklusi
Untuk mempersempit kesenjangan antara literasi dan inklusi, Farid menyebut terdapat dua pendekatan yang perlu diperkuat, yakni soft infrastructure dan hard infrastructure.
Soft infrastructure berkaitan dengan pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah. Sementara hard infrastructure berkaitan dengan sistem digitalisasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat dan mudah.
“Di era kebutuhan kecepatan dan kemudahan seperti sekarang, diperlukan hard infrastructure. Apa itu? Digitalisasi secara masif,” katanya.
Menurut Farid, digitalisasi menjadi semakin penting karena masyarakat semakin bergantung pada perangkat digital dalam menjalankan berbagai aktivitas.
Adopsi teknologi secara cepat diperlukan untuk mempercepat layanan sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Tiga Pilar Ekosistem Syariah
Fondasi digital tersebut nantinya dapat menopang tiga pilar utama dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Pilar pertama adalah industri halal, yang perlu terus diperkuat baik dari sisi rantai pasok maupun sertifikasi.
Pilar kedua adalah lembaga keuangan syariah. Penguatan diperlukan dari sisi permodalan, tata kelola, inovasi produk, serta akses masyarakat.
Pilar ketiga adalah social finance, yang mencakup zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut perlu dioptimalkan secara produktif agar dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong pemerataan.
Menurut Farid, ketiga pilar tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya perlu terintegrasi dalam satu ekosistem syariah agar potensi besar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.