MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk memperkuat ekonomi syariah nasional. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) akan ditransformasi menjadi Badan Ekonomi Syariah yang lebih inklusif dan fleksibel.
Wakil Presiden RI 2019–2024, KH Ma’ruf Amin, mengungkapkan hal ini dalam acara peluncuran laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025 di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
“Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” kata KH Ma’ruf Amin.
KH Ma’ruf Amin menekankan bahwa badan baru ini tidak hanya menangani sektor keuangan syariah, melainkan juga meliputi industri halal, dana sosial umat, hingga kewirausahaan komunitas.
“Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Badan Ekonomi Syariah akan meniru pendekatan seperti BPIP agar tidak kaku dan bisa menjangkau masyarakat secara lebih langsung.
“Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.
Ia optimistis Indonesia bisa memimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat.
“Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” ucapnya yakin.
Menag & Bappenas Dukung Langkah Ini
Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, turut hadir dan menyatakan dukungannya terhadap transformasi kelembagaan tersebut. Ia menyoroti pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup etis.
“Itulah sebabnya kita percaya bahwa halal bukan hanya label, tapi adalah way of life,” tegas Menag Nasaruddin.
Menurutnya, Kementerian Agama memegang peran penting dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing global.
“Kenaikan konsumen halal itu bukan sekadar tren. Ia mencerminkan kesadaran etis dan spiritual yang makin dalam,” katanya.
Ia juga menyinggung program masjid berdaya di Istiqlal.
“Kami mencoba di Istiqlal membuat satu sistem, jadi seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Istiqlal ini bisa dibeli di Istiqlal,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyebut integrasi ekonomi syariah sudah masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.
“Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi nggak satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya.