MADANINEWS.ID, JAKARTA – Indonesia dinilai perlu melangkah lebih jauh dalam pengembangan industri halal, tidak hanya memperbanyak produk bersertifikat halal, tetapi juga membangun sistem pengakuan yang dapat diterima lintas negara. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan Paspor Halal, identitas digital berbasis blockchain yang memungkinkan produk halal memiliki rekam jejak (traceability) sekaligus standar yang diakui secara internasional.
Usulan tersebut disampaikan Chairman Forum Bisnis Negara Islam Asia Pasifik (B57+) Arsjad Rasjid dalam paparannya di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Rabu (22/7/2026).
Menurut Arsjad, Paspor Halal akan menjadi identitas digital yang melekat pada setiap produk sejak proses produksi hingga diterima konsumen.
“Tadi saya sharing sedikit sama Prof Didik, bagaimana kalau ada yang namanya Paspor Halal. Ini satu identitas digital berbasis blockchain yang melekat pada produk kita dari hulu sampai ke hilir. Dan termasuk di sini traceability, standarnya satu dan diakui di mana-mana saja,” tutur Arsjad.
Ia menilai sistem tersebut dapat mempermudah pelaku usaha Indonesia memperluas pasar ekspor karena tidak lagi terkendala perbedaan standar sertifikasi halal di berbagai negara.
Permudah Ekspor Produk Halal
Arsjad mengapresiasi langkah pemerintah yang mulai terlibat dalam inisiatif penyatuan standar halal internasional melalui Global Halal Mart yang digagas Arab Saudi.
“Kita perlu juga apresiasi pemerintah yang sudah mulai bergerak dengan bergabung dalam aliansi Global Halal Mart yang digagas oleh Arab Saudi untuk menyatukan standar halal global. Ini bentuk kerja nyata,” ungkapnya.
Menurutnya, harmonisasi standar halal menjadi kebutuhan mendesak karena saat ini masih terdapat banyak lembaga sertifikasi dengan mekanisme pengakuan yang berbeda-beda.
Kondisi tersebut membuat produk yang telah memperoleh sertifikat halal di satu negara belum tentu diterima di negara lain sehingga berpotensi meningkatkan biaya perdagangan dan memperlambat ekspansi pelaku usaha.
“Karena selama ini sertifikasi banyak versinya. Lalu juga ada ratusan lembaga sertifikasi di dunia. Tapi masalahnya, ada satu sertifikat diterima di satu negara, enggak diterima di negara lainnya,” tegasnya.
Berpotensi Jadi Instrumen Diplomasi Halal
Arsjad menilai apabila sistem Paspor Halal berbasis blockchain dapat diadopsi secara lintas negara, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna standar internasional, tetapi juga memiliki peluang ikut membentuk arah tata kelola perdagangan halal dunia.
Ia mengungkapkan Indonesia saat ini telah memiliki fondasi melalui 92 mutual recognition agreement (MRA) dengan 24 negara yang mendukung pengakuan sertifikasi halal lintas batas.
“Ini yang memudahkan pengakuan sertifikasi halal lintas batas. Tapi bayangin kalau kita berani melangkah lebih lagi,” sambung Arsjad.
Momentum tersebut, menurutnya, semakin relevan karena Indonesia dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah Halal Forum (H20) yang diproyeksikan menjadi wadah kolaborasi ekonomi halal internasional.
Tiga Tantangan Ekosistem Halal
Selain mendorong inovasi digital, Arsjad menilai penguatan industri halal juga harus dibangun melalui penguatan ekosistem.
Ia menyebut masih terdapat tiga pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama, yakni Capital, Governance, dan Inclusivity.
“Inklusivitas ini menjadi PR kita bersama. Di sini saya ibaratkan ekosistem ekonomi halal sebagai rumah. Kalau ini rumah, rumah yang kita ingin bangun bersama. We need to work together,” pungkasnya.
Saat ini, industri halal Indonesia terus berkembang dengan dukungan populasi muslim terbesar di dunia. Indonesia tercatat memiliki lebih dari 140.944 perusahaan halal dan sekitar 584.000 produk bersertifikat halal.
Menurut Arsjad, tantangan berikutnya bukan lagi sekadar meningkatkan jumlah sertifikat halal, melainkan memastikan produk halal Indonesia dapat diterima dan diperdagangkan lebih mudah di pasar global melalui standar yang saling diakui.