MADANINEWS.ID, JAKARTA – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk persiapan ibadah haji 2026. Pemerintah Indonesia kini menaruh perhatian besar pada aspek keamanan jemaah, seiring meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.
Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam seluruh skema persiapan haji tahun ini.
“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama bagi kami. Mengingat kondisi eskalasi di Timur Tengah, kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi yang komprehensif untuk memastikan jemaah dapat beribadah dengan aman dan tenang,” ujar Puji saat menerima kunjungan kerja Komite III DPD RI di Madinah, Senin (30/03/2026).
Antisipasi Risiko, Pemerintah Siapkan Skenario Khusus
Menurut Puji, pemerintah tidak hanya fokus pada kesiapan teknis, tetapi juga memperkuat strategi mitigasi terhadap potensi risiko global yang dapat memengaruhi penyelenggaraan haji.
Langkah antisipatif ini disebut menjadi bagian penting untuk menjaga kelancaran ibadah jemaah Indonesia selama berada di Tanah Suci.
Di sisi lain, kesiapan layanan dasar seperti transportasi, akomodasi, dan konsumsi juga terus dimatangkan untuk memastikan kenyamanan jemaah sejak kedatangan hingga kepulangan.
Selain isu keamanan, pemerintah juga mengantisipasi kepadatan jemaah saat puncak ibadah haji melalui optimalisasi skema Tanazul dan Murur.
Tanazul memungkinkan pengaturan ulang jadwal kepulangan atau penundaan, sementara Murur memberikan opsi bagi jemaah untuk melintas di Muzdalifah tanpa harus turun.
Kebijakan ini diharapkan mampu memberikan fleksibilitas sekaligus mengurangi penumpukan jemaah di titik-titik krusial.
Mekanisme Dam Disiapkan Lebih Fleksibel
Dalam hal pelaksanaan Dam, pemerintah juga tengah menyempurnakan mekanisme agar lebih fleksibel bagi jemaah.
“Kami sedang mematangkan mekanisme pembayaran Dam, baik yang dilakukan di Tanah Suci maupun di Tanah Air. Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah sesuai keyakinan masing-masing. Kami hanya memfasilitasi dan memberikan kemudahan agar jemaah bisa melaksanakannya sesuai pilihan mereka,” tambah Puji.
Sementara itu, Pembantu Teknis Urusan Haji Umrah pada Kantor Urusan Haji Jeddah, Zakaria Anshori, memastikan kesiapan layanan terus dikebut menjelang keberangkatan kloter pertama.
Wakil Ketua Komite III DPD RI, Dailami Firdaus, turut mengapresiasi langkah pemerintah, namun menekankan pentingnya pengawasan di lapangan.
“Kami mendukung penuh langkah pemerintah, namun pengawasan lapangan terutama pada kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah harus tetap dijaga ketat,” tegas Dailami.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan langsung ke dapur katering jemaah di Madinah guna memastikan kualitas konsumsi tetap terjaga selama musim haji.