MADANINEW.ID, JAKARTA – Upaya menurunkan ongkos ibadah haji kembali menjadi fokus pemerintah. Presiden menilai masih terdapat sejumlah komponen biaya yang dapat diefisienkan, seiring evaluasi rutin penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun.
Dorongan tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan haji ke depan, khususnya terkait pengadaan layanan utama bagi jamaah.
Direktur Jenderal Pengendalian Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan Presiden secara konsisten meminta agar biaya haji dapat ditekan dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.
“Ini menjadi concern dari Presiden bagaimana biaya atau ongkos haji dari tahun ke tahun itu bisa turun,” kata Harun di Kota Padang, Kamis.
Pernyataan tersebut disampaikan Harun saat memberikan pembekalan kepada 90 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) di Embarkasi Haji Padang.
Hotel, Transportasi, hingga Armuzna Masuk Daftar Evaluasi
Harun menjelaskan, perhatian Presiden terhadap ongkos haji muncul setelah mencermati masih adanya pos biaya yang dinilai bisa dihemat. Salah satu komponen yang disorot adalah biaya hotel bagi jamaah haji.
Menurutnya, pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga diarahkan untuk menurunkan beban biaya yang harus ditanggung masyarakat.
“Kita harus menurunkan setiap komponen pengadaan itu, baik itu transportasi, konsumsi, hotel maupun syarikah untuk pelayanan di Armuzna dan di Masyair,” ujarnya.
Kampung Haji Jadi Opsi Jangka Panjang
Selain efisiensi pada komponen layanan, pemerintah juga menyiapkan strategi jangka panjang melalui pembangunan Kampung Haji. Kawasan ini dikelola oleh Danantara Investment Management sebagai bagian dari upaya menciptakan ekosistem haji yang lebih terintegrasi dan efisien.
Harun menyebut Kampung Haji dikelola melalui akuisisi aset perhotelan dan real estat yang berada di kawasan Thakher City, Makkah.
Namun, ia menegaskan kapasitas kawasan tersebut masih terbatas dan belum mampu menampung seluruh jamaah asal Indonesia.
Saat ini, Kampung Haji baru dapat mengelola sekitar 20 ribu jamaah haji, jauh di bawah jumlah jamaah Indonesia yang diberangkatkan setiap tahun.
Keterbatasan kapasitas Kampung Haji menunjukkan bahwa penurunan ongkos haji masih memerlukan kombinasi kebijakan. Pemerintah menilai langkah efisiensi jangka pendek pada komponen layanan harus berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur jangka panjang.
Evaluasi berkelanjutan tersebut diharapkan dapat menekan biaya haji tanpa mengurangi kualitas pelayanan bagi jamaah Indonesia.