MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah mulai mengarahkan reformasi besar dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Di tengah persoalan antrean panjang, biaya tinggi, hingga tuntutan layanan yang semakin kompleks, penyelenggaraan haji dinilai harus memiliki dampak lebih luas bagi kepentingan nasional.
Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji, Muhadjir Effendy, menegaskan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian besar agar haji tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ritual, tetapi juga membawa nilai tambah strategis untuk bangsa.
Reformasi Tata Kelola Haji
Muhadjir menyampaikan hal tersebut dalam diskusi publik bertajuk “Membongkar Undang-undang Nomor 14 Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan dan Masalah Penyelenggaraan Haji dan Umrah” yang digelar Fraksi Partai Golkar di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/02).
Ia mengatakan gagasan reformasi penyelenggaraan haji sudah menjadi perhatian Prabowo jauh sebelum menjabat sebagai presiden.
“Bapak sekalian, jadi sebetulnya untuk penyelenggaraan haji yang lebih baik, accountable, dan betul-betul sesuai dengan maqashid syariah, itu sudah menjadi impian dari Pak Presiden, Pak Prabowo, jauh-jauh sebelum terpilih menjadi Presiden,” kata Muhadjir.
Harus Punya Dampak Ekonomi
Menurut Muhadjir, fokus Presiden kini bukan lagi semata soal aspek teknis ketatalaksanaan, melainkan bagaimana haji dapat memberi manfaat strategis bagi Indonesia, termasuk dari sisi ekonomi.
“Yang beliau sangat concern itu adalah bagaimana supaya haji itu, penyelenggaraan haji itu, punya nilai tambah untuk Indonesia. Sehingga kebermanfaatannya tidak hanya orang pulang dengan gelar haji, tetapi betul-betul punya nilai dampak yang luas terhadap kepentingan bangsa,” ujar dia.
Muhadjir menilai paradigma haji global juga telah berubah, termasuk di Arab Saudi.
“Salah satunya tentu saja adalah kepentingan di sektor bisnis. Karena kita tahu bahwa pemerintah Saudi pun sekarang juga sudah merubah paradigma haji itu bukan sekadar pelayanan, tetapi juga sebetulnya punya nilai bisnis,” tutur Muhadjir.
Dana Haji Rp171 Triliun Dinilai Jadi Potensi Ekonomi Baru
Dalam paparannya, Muhadjir menyoroti besarnya dana haji Indonesia yang mencapai Rp171 triliun. Ia menyebut angka tersebut bahkan lebih besar dibanding dana abadi LPDP.
“Sekarang antrean haji sudah 5,69 juta (jemaah .red). Kita bicara uangnya karena ini bisnis ya, Itu ada Rp171 triliun. Jadi uang Rp171 triliun itu sangat besar. Ini lebih besar daripada dana abadi LPDP,” papar dia.
Namun, menurutnya, pengelolaan dana haji bukan hal sederhana karena harus dikonversi ke mata uang asing seperti riyal dan dolar, sehingga membutuhkan sistem keuangan modern dan tenaga ahli.
“Betapa ruwetnya kita mengelola dana haji itu karena harus dikonversi ke riyal dan ke dolar. Jadi kita itu sehari-hari mestinya harus ada ahli keuangan yang mengelola dana haji itu,” jelas Muhadjir
UMKM dan Produk Nasional Diminta Masuk Ekosistem Haji
Muhadjir juga menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi haji yang melibatkan UMKM dan produk nasional dalam rantai pasok kebutuhan jemaah di Arab Saudi.
“Jadi sisi supply, sisi demand, sisi ketentuan UMKM. Dan ini menjadi concern dari Pak Presiden, bagaimana kita bisa mendorong UMKM,” kata dia.
Ia mengungkap Indonesia belum maksimal karena banyak produk belum memenuhi standar BPOM Saudi sehingga tidak bisa langsung masuk pasar setempat.
“Kita selama ini enggak pernah urusan dengan BPOM. Sehingga banyak sekali komoditas kita enggak bisa masuk Saudi karena memang tidak layak menurut standar BPOM,” imbuh Muhadjir.
Muhadjir mencontohkan ikan patin yang justru dipasok dari Vietnam serta minyak kayu putih Indonesia yang masuk Saudi melalui Malaysia.
“Ikan patin itu kita enggak bisa masuk. Ikan patin itu yang disajikan kepada jemaah itu dari Vietnam. Kemudian minyak kayu putih, itu masuk ke Saudi lewat Malaysia,” tambah dia.
Karena itu, Muhadjir mengusulkan agar BPOM dilibatkan dalam penyelenggaraan haji untuk memperkuat ekosistem ekonomi nasional.
“Nah, kemarin saya sudah usulkan Pak Menteri supaya kepala BPOM sekalian ajak haji, kan, menjadi amirulhaj,” jelas Muhadjir
“Mudah-mudahan nanti ke depan, untuk kebutuhan-kebutuhan haji itu secara perlahan, nanti bisa dipenuhi sendiri oleh kita Indonesia,” pungkas dia