MADANINEWS.ID, Jakarta — Penguatan kedisiplinan dan pengelolaan jemaah berskala besar menjadi perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan keterlibatan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) hingga lebih dari dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Kementerian Haji dan Umrah resmi membuka pendidikan dan pelatihan (diklat) PPIH yang digelar selama 20 hari, mulai 11 hingga 30 Januari 2026, di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Sebanyak 1.636 calon PPIH dari berbagai daerah tercatat mengikuti pelatihan tersebut.
Dalam penyelenggaraan haji tahun ini, pemerintah melibatkan 185 personel dari TNI dan Polri sebagai bagian dari PPIH. Jumlah tersebut meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan, lonjakan jumlah personel aparat tersebut menjadi bagian dari strategi penguatan layanan dan tata kelola jemaah.
“Tadi kan sudah disebutkan Pak Menteri ya, ada 185 (personel TNI-Polri jadi PPIH). Jadi tahun lalu sekitar 80, tahun ini 185,” kata Dahnil usai membuka Diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede Minggu (11/01).
Disiplin Aparat Dinilai Jadi Kebutuhan Operasional
Menurut Dahnil, keputusan menambah personel dari unsur TNI dan Polri didasarkan pada karakter disiplin dan dedikasi aparat yang dinilai relevan dengan kebutuhan operasional haji.
“Tingkat kedisiplinannya, tingkat dedikasinya, tingkat pelayanan ke jemaah itu tinggi rata-rata. Nah itulah kenapa sebagai bentuk apresiasi kami terhadap para prajurit TNI, Polri yang selama ini banyak membantu tugas-tugas perhajian, itu kami menambah jumlah petugas dari TNI dan Polri,” sambung dia.
Lebih lanjut, Dahnil menjelaskan bahwa pelatihan PPIH 2026 turut melibatkan unsur TNI-Polri serta Kementerian Pertahanan. Pelibatan lintas sektor ini bertujuan menanamkan kedisiplinan dan kekompakan sejak tahap pembekalan di Tanah Air.
“Kita ingin mengadaptasi kedisiplinan, kekompakan tim, karena mereka nanti di sana itu seperti apa namanya harus tim besar yang mengorkestrasi dari mobilisasi dari jemaah itu. Nah oleh sebab itulah kita butuh command center-nya yang jelas, kedisiplinan jelas, komando yang jelas dan sebagainya. Dan itu yang punya kan TNI dan Polri. Saya kira gitu,” kata Dahnil.
Melalui diklat ini, pemerintah berharap PPIH 2026 dapat terbentuk sebagai tim yang solid dan siap mengelola pergerakan jemaah haji dalam skala besar secara tertib dan terkoordinasi selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.