MADANINEWS.ID, JAKARTA – Pemerintah mempercepat pengurusan dokumen perjalanan calon jemaah haji 2026 guna menghindari hambatan administrasi pada tahap awal persiapan keberangkatan. Direktorat Jenderal Imigrasi diminta memastikan layanan paspor berjalan lebih fleksibel dan menjangkau langsung calon jemaah di daerah.
Kebijakan tersebut disampaikan Yuldi Yusman, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, melalui surat kepada seluruh kepala kantor imigrasi. Jajaran imigrasi diminta berkoordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Haji dan Umrah di masing-masing daerah.
Yuldi menekankan pentingnya kesiapan fasilitas pendukung pelayanan agar percepatan pengurusan dokumen berjalan optimal, termasuk kesiapan teknologi informasi.
“Pastikan kesiapan sarana dan prasarana, serta infrastruktur pendukung lainnya. Termasuk jaringan dan perangkat teknologi informasi, guna menunjang kelancaran seluruh tahapan pelaksanaan percepatan persiapan penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026,” kata Yuldi dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Antisipasi Penyalahgunaan Kuota Paspor
Selain percepatan layanan, pengawasan internal juga menjadi perhatian. Yuldi meminta kepala kantor imigrasi melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk mencegah kendala teknis, termasuk potensi penyalahgunaan kuota permohonan paspor haji.
“Monitoring dan evaluasi pada masing-masing wilayah kerja sebagai langkah antisipatif terhadap potensi penyalahgunaan kuota permohonan paspor yang diperuntukkan bagi calon jemaah haji tahun 2026 dengan penyalahgunaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang telah diterbitkan,” ujar Yuldi.
Ia juga meminta laporan berkala dari daerah disampaikan ke pusat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan layanan.
“Menyampaikan laporan secara berkala atas seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerja Saudara kepada Direktur Jenderal Imigrasi c.q. Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan,” jelas Yuldi.
Layanan Jemput Bola hingga Eazy Paspor
Untuk mempermudah akses calon jemaah, Imigrasi menginstruksikan kantor imigrasi daerah agar tidak membatasi kuota layanan M-Paspor hingga pukul 20.00 waktu setempat. Selain itu, kuota layanan manual atau walk in dibebaskan.
Kantor imigrasi juga diminta menggelar layanan jemput bola bagi calon jemaah haji 2026, termasuk pelayanan paspor kolektif melalui skema Eazy Paspor. Sejumlah inovasi layanan lain dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
“Pelaksanaan percepatan layanan keimigrasian dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2026 dilaksanakan sampai dengan Tanggal 31 Januari 2026,” pungkas Yuldi.