MADANINEWS.ID, JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memastikan bahwa kartu Nusuk Haji 2026 akan dibagikan langsung kepada jemaah di embarkasi pemberangkatan, bukan lagi setelah tiba di Arab Saudi seperti tahun sebelumnya.
“Berkaitan dengan pembagian kartu Nusuk (haji 2026) memang sudah direncanakan akan dibagikan di embarkasi pemberangkatan,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (5/11/2025).
Evaluasi dari Haji 2025: Banyak Jemaah Belum Terima Kartu
Keputusan ini merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2025, di mana banyak jemaah Indonesia tidak segera mendapatkan kartu Nusuk meski sudah tiba di Tanah Suci. Kondisi itu sempat menghambat akses jemaah ke area penting, termasuk Masjidil Haram dan penginapan resmi.
Kartu Nusuk sendiri berfungsi sebagai identitas digital resmi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi, sekaligus alat verifikasi dan tiket akses ke berbagai layanan. Di dalamnya terdapat foto jemaah, nomor visa, kode QR, dan data perjalanan yang terintegrasi dengan sistem Saudi.
14 Embarkasi Utama dan Dua Embarkasi Baru
Dalam kesempatan yang sama, Gus Irfan mengungkapkan akan ada 14 embarkasi utama yang beroperasi penuh untuk pelaksanaan haji 2026, yakni:
Aceh, Medan, Padang, Pondok Gede, Bekasi, Solo, Surabaya, Balikpapan, Banjarmasin, Lombok, Makassar, Palembang, Batam, dan Kertajati (Indramayu).
Selain itu, dua embarkasi baru akan mulai beroperasi, yaitu Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
“Dua provinsi baru yaitu Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan sebagai embarkasi atau debarkasi baru mengingat kesiapan sarana asrama, dukungan pemerintah daerah, serta potensi efisiensi pergerakan jemaah dari wilayah sekitarnya,” jelasnya.
Hanya Dua Syarikah Bertugas, 750 WNI Akan Direkrut
Untuk memastikan distribusi kartu dan pelayanan haji berjalan efisien, jumlah syarikah (perusahaan penyedia layanan haji asal Arab Saudi) akan dikurangi dari delapan menjadi dua perusahaan utama.
Langkah ini, kata Gus Irfan, diharapkan membuat pengawasan lebih fokus dan kualitas layanan meningkat.
“Petugas untuk mahasiswa di luar negeri kita sudah memaksa, meminta, kepada syarikah untuk meng-hire 750 orang WNI yang di Saudi maupun di Indonesia untuk jadi petugas syarikah, dan ini kita perkirakan, alokasikan sebagian untuk mukimin, untuk para mahasiswa di luar negeri,” terangnya.
Dengan kebijakan baru ini, proses pemberangkatan jemaah haji 2026 diyakini akan berjalan lebih tertib, cepat, dan bebas kendala administratif seperti tahun lalu.