MADANINEWS.ID, JAKARTA – Proses peralihan aset dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) kini semakin konkret. Pemerintah memastikan tahapan transisi berjalan sesuai regulasi tanpa kendala berarti menjelang penyelenggaraan haji 2026.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa Kemenag sepenuhnya mendukung proses pemindahan aset dan sumber daya manusia (SDM) ke Kemenhaj.
“Kemenag sepenuhnya mendukung percepatan peralihan aset dan SDM Kemenag ke Kemenhaj selama semua aturannya jelas. Saya memastikan tidak akan ada kesulitan sekecil apapun dari Kementerian Agama dalam hal pemindahan aset atau pun personel ke Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Menurut Romo, dukungan ini bahkan sudah dimulai sejak tahap awal pembentukan Kemenhaj.
“Bahkan inisiasi persiapan pemindahan aset lebih awal dilakukan oleh aparat Kementerian Agama semata untuk mendukung kesuksesan persiapan pelaksanaan haji 2026,” tegasnya.
7 Lantai Gedung Kemenag Diserahkan ke Kemenhaj
Salah satu wujud nyata peralihan terlihat di Gedung Kemenag Thamrin, Jakarta, yang kini mulai digunakan oleh Kemenhaj. Berdasarkan kesepakatan antara Kemenag, Kemenhaj, dan Kementerian Keuangan, tujuh lantai resmi dialokasikan untuk Kemenhaj: lantai 3, 4, 5, 17, 18, 19, dan 20.
“Lantai satu akan digunakan untuk pemakaian bersama. Saya sudah cek. Ruangannya bagus,” kata Romo Syafi’i.
Pegawai Kemenag yang sebelumnya menempati ruangan-ruangan tersebut akan dipindahkan secara bertahap.
“Memang tahap awal ini apa adanya dulu. Kita sudah hitung-hitung, kita butuh paling lama satu bulan untuk proses kepindahan personil yang ada di Thamrin ini,” jelasnya.
Sebagian pegawai akan tetap di Thamrin, sementara lainnya akan dipindahkan ke gedung Kemenag di Lapangan Banteng.
Asrama Haji Masuk Daftar Aset yang Dialihkan
Selain gedung perkantoran, asrama haji menjadi fokus utama dalam proses peralihan aset. Fasilitas ini akan dikelola penuh oleh Kemenhaj karena memiliki peran vital dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Namun, tidak semua asrama haji merupakan milik Kemenag. Beberapa masih berstatus aset pemerintah daerah (Pemda).
“Jadi yang akan berkomunikasi dengan Pemda itu adalah Kemenhaj setelah penyerahan ini,” ujar Romo.
RS Haji Jakarta Jadi Aset UIN Syarif Hidayatullah
Terkait status Rumah Sakit (RS) Haji Jakarta, Romo memastikan bahwa aset tersebut kini sepenuhnya berada di bawah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
“RS Haji Jakarta sudah menjadi aset UIN Syarif Hidayatullah. Semua peralihan aset, pembayaran hutang piutang dan segala macamnya sudah sepenuhnya atas nama UIN Syarif Hidayatullah,” ungkapnya.
Kendati demikian, area parkir masih dikelola bersama antara pengelola RS Pendidikan UIN dan pihak asrama haji.
“Kita ada kesepakatan, dalam waktu-waktu yang banyak pengunjung, misalnya saat musim haji, tidak ada persoalan jika lahan parkir RS UIN Syarif Hidayatullah dipakai oleh pihak asrama haji atau Kemenhaj dan Umrah,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan pagar di kawasan tersebut merupakan urusan teknis UIN.
“Kalau ada hal yang perlu dibicarakan dalam hidup bertetangga, Kemenag siap memediasi,” tambahnya.
Sinergi Lintas Kementerian untuk Kelancaran Haji 2026
Dalam proses ini, Romo Syafi’i menggelar koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi Kemenag, termasuk Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM M. Ali Ramdhani, Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, dan Kepala Biro Umum Aceng Abdul Azis. Pertemuan itu membahas detail teknis pengelolaan aset, SDM, serta transisi operasional menuju struktur baru Kemenhaj.
Dengan sinergi lintas kementerian tersebut, pemerintah optimistis peralihan aset dapat selesai tepat waktu, sehingga penyelenggaraan Haji 2026 berjalan tanpa hambatan.