MADANINEWS.ID, Jakarta — Pemerintah mempercepat proses pemindahan kewenangan penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Dua tokoh utama di balik langkah ini, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i, kompak menegaskan bahwa proses transisi kelembagaan, aset, dan sumber daya manusia harus diselesaikan cepat, bersih, dan tanpa hambatan.
Menurut Dahnil, percepatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses berjalan lancar tanpa mengganggu persiapan penyelenggaraan haji tahun 2026.
“Kami berkoordinasi dengan Kementerian Agama melalui Bapak Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i untuk memastikan percepatan pelaksanaan amanah undang-undang dan perpres terkait pergeseran aset dan SDM perhajian ke Kementerian Haji dan Umrah. Jangan sampai ada pihak-pihak yang secara tidak bertanggung jawab menghalangi atau menguasai aset-aset negara yang seharusnya digunakan untuk pelayanan jamaah haji,” ujar Dahnil di Jakarta, Senin (13/10).
Fokus ke Aset-Asrama Haji dan Peringatan Hukum
Dahnil mengakui adanya sejumlah kendala di lapangan, termasuk peralihan aset di kompleks Asrama Haji Pondok Gede. Ia menegaskan, jika masih ada pihak yang mencoba menghambat mandat negara, jalur hukum akan ditempuh tanpa kompromi.
“Kita ingin semuanya clean dan clear, supaya tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang menghalangi mandat negara. Bila ditemukan pelanggaran atau tindakan menghambat perintah presiden dan undang-undang, kami akan dorong untuk diselesaikan secara hukum,” tegasnya.
Langkah keras ini, lanjut Dahnil, diambil agar seluruh fasilitas dan sumber daya perhajian kembali ke tujuan awalnya: melayani jamaah haji secara optimal.
Wamenag Romo Muhammad Syafi’i mendukung penuh langkah cepat Kemenhaj. Ia menilai kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden dan merupakan tanggung jawab bersama pejabat negara.
“Kalau masih ada oknum yang menahan atau menghalangi perintah Presiden, maka itu harus ditindak. Karena kami, para pejabat negara, hanya punya satu visi: visi Presiden, bukan visi pribadi atau kelompok. Bila tindakan menghalangi itu sudah mengarah pada pelanggaran hukum, saya mendukung langkah Kemenhaj untuk melibatkan aparat penegak hukum, agar pelaksanaan undang-undang dan perpres yang menjadi perintah presiden dapat berjalan tanpa hambatan,” ujarnya.
Bentuk Tim Bersama Kawal Transisi
Sebagai tindak lanjut, kedua wakil menteri sepakat membentuk tim bersama yang akan mengawal seluruh proses transisi. Tim ini bertugas memastikan semua tahapan berjalan sesuai koridor hukum, tertib administrasi, dan tidak mengganggu layanan haji yang sudah berjalan.
Dengan kolaborasi dua kementerian ini, pemerintah berharap masa transisi dapat rampung tanpa kegaduhan birokrasi. Fokus utamanya tetap satu: mewujudkan pelayanan haji yang profesional, transparan, dan terintegrasi di bawah Kementerian Haji dan Umrah.