MADANINEWS.ID, Jakarta – PT Novavil Mutiara Utama angkat suara soal tudingan penelantaran calon jemaah umrah asal Maluku Utara. Direktur PT Novavil, Mustafa Yasin, menegaskan kabar tersebut tidak benar dan menyebut jemaah yang memilih kembali ke Ternate melakukannya atas inisiatif pribadi, bukan karena perintah travel.
“Jadi saya tegaskan, mereka ini pulang inisiatif sendiri, bukan kesepakatan travel,” ujar Mustafa dilansir dari rri.co.id, Kamis (18/9/2025).
Penundaan karena Regulasi Visa
Mustafa menjelaskan, total ada 31 calon jemaah yang terdaftar, 29 di antaranya berasal dari Ternate dan dua dari Manado. Sebagian tetap berangkat sesuai jadwal, sementara beberapa mengalami penundaan akibat masalah teknis penerbitan visa.
Ia menuturkan, kloter Sofifi yang dijadwalkan berangkat 5 Agustus 2025 tertunda karena aturan baru Arab Saudi. Regulasi itu mewajibkan pembayaran hotel, tiket, dan makan sebelum visa diterbitkan melalui platform resmi. “Akibatnya keberangkatan sempat tertunda hingga empat kali. Kami bahkan rugi tiket Rp3,5 juta per jamaah dan hotel hangus,” jelasnya.
Keterlambatan kloter Sofifi, lanjut Mustafa, juga berdampak pada jadwal kloter Halmahera Timur. Meski demikian, pihaknya memastikan perusahaan tetap berkomitmen memberangkatkan jamaah.
Program Umrah Gemilang
Mustafa menuturkan, setiap tahun Novavil menggelar program rutin “Umrah Gemilang” di bulan Oktober. Pada 2024, program ini memberangkatkan 850 jamaah secara nasional, termasuk 500 dari Maluku Utara. Namun, ada 250 jamaah yang harus ditunda keberangkatannya. Dari jumlah itu, 164 orang sudah berangkat akhir 2024 hingga awal 2025, sementara 86 lainnya dijadwalkan bertahap pada Agustus 2025.
“Kloter Sofifi 5 Agustus, Halmahera Timur 26 Agustus, Halmahera Tengah dan Tidore 30 Agustus. Jadi tetap ada progres, hanya memang kendala visa membuat beberapa tertunda,” ujarnya.
Bantah Pungutan Tambahan
Mustafa juga membantah keras kabar adanya pungutan tambahan Rp10 juta untuk tiket Jakarta–Jeddah. “Soal biaya tambahan Rp10 juta itu tidak benar. Semua bukti jelas ada,” tegasnya.
Ia mengaku sudah bertemu dengan para jemaah dan Kementerian Agama untuk membahas kendala ini. “Perusahaan tetap berusaha memberangkatkan jamaah sesuai aturan,” pungkasnya.