MADANINEWS.ID, Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah membawa dampak positif bagi diplomasi dengan Arab Saudi. Dengan status kementerian, Indonesia dinilai akan lebih setara dalam bernegosiasi.
“Selama ini, hubungan diplomasi sering timpang. Di Saudi sudah lama ada Menteri Haji dan Umrah, sementara kita hanya direktorat. Dengan adanya kementerian, posisi kita akan apple to apple,” kata Ketua Umum DPP AMPHURI, Firman M Nur, Selasa (26/8/2025).
Firman menilai struktur baru akan memperkuat posisi Indonesia dalam menegosiasikan kebijakan yang berdampak langsung pada jemaah, termasuk aturan umrah dan haji mandiri yang dinilai lebih menguntungkan pihak swasta di Saudi.
“Jika tidak diantisipasi, hal ini dapat melemahkan usaha resmi di tanah air yang telah puluhan tahun berkontribusi bagi jamaah,” ujarnya.
AMPHURI menyebut pihaknya sudah lama mengusulkan agar urusan haji dan umrah ditangani di tingkat kementerian. Firman bahkan mengaku berkali-kali menyampaikan hal itu secara terbuka saat Presiden Prabowo menyusun kabinet.
“Alhamdulillah, hari ini terwujud. Kami apresiasi Presiden Prabowo yang telah mencatat sejarah baru,” tambahnya.
Diketahui, DPR sebelumnya mengesahkan revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Salah satu poin pentingnya adalah perubahan Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Aturan baru juga memperbolehkan petugas haji non-Muslim di embarkasi daerah mayoritas non-Muslim, serta memberi kewenangan menteri untuk menetapkan kuota haji di tingkat kabupaten/kota.