MADANINEWS ID, Pekalongan – Muhammadiyah Microfinance Summit (MMS) 2019 yang diselenggarakan tanggal 19-21 September resmi dibuka. MMS yang mengambil tema ” Meneguhkan Pilar Ketiga Muhammadiyah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan” ini, dibuka secara resmi oleh Bupati Pekalongan H. Asip Kholbihi, S.H. M.Si, (19/9/2019).
Dalam kata sambutannya Asip Kholbihi menyatakan mengucapkan banyak terima kasih kepada Muhammadiyah. Hal ini karena Muhammadiyah telah menjadi salah satu lokomotif peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Hingga saat ini, angka kemiskinan Kabupaten Pekalongan telah dapat diturunkan menjadi 10,0%. Pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,76% di atas kota dan propinsi. Semua berkat dukungan Microfinance Muhammadiyah yang banyak terdapat di Pekalongan”, kata Asip Kholbihi.
Sementara itu di tempat yang sama, Ketua DPP Muhammadiyah Dr. H. Anwar Abbas, M.M, M.Ag menyatakan jika Microfinance Muhammadiyah hadir untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu penyebab kemiskinan adalah karena sulitnya akses modal kerja yang ada.
Perbankan selalu mensyaratkan 3 hal untuk mereka yang memerlukan akses modal kerja. Seperti: 1. Mengenakan bunga. 2. Meminta Legal instrumen PT, CV. 3. Meminta Colateral. Ketiga hal tersebut akan sulit dipenuhi oleh para pengusaha micro. Di sinilah Microfinance Muhammadiyah kemudian dihadirkan.
Sekalipun kehadiran Microfinance Muhammadiyah dapat menjembatani pengusaha micro yang memerlukan akses modal, namun diakui oleh Anwar Abbas dukungan yang diberikan masih kecil. Hal ini karena angka kemiskinan di negara Indonesia sekalipun cenderung turun, tapi tetap masih sangat besar. Mencapai sekitar 25,14 juta jiwa.
Karena itu Anwar Abbas mengharap agar pemerintah dapat lebih berperan dalam membantu menghilangkan kesenjangan akses modal bagi pengusaha micro. Selama ini kebijakan pemerintah masih ditengarai melaksanakan kebijakan Trickle Down Effek era ORBA. Terbaru dalam peraturan PBI misalnya, pemerintah masih membatasi pemberian dukungan akses permodalan kepada pengusaha micro.
Dalam peraturan itu, perbankan hanya mensyaratkan menyalurkan dana sebesar 20%. Di mana realisasinya hanya 15% saja. Penyaluran dana yang demikian sangat kecil, sementara jumlah pengusaha micro lebih banyak dari jumlah pengusaha besar. Jumlah pengusaha micro sebanyak 99,99% sementara itu jumlah pengusaha besar sebanyak 0,01%.
Anwar Abbas berharap agar kebijakan tersebut dicabut. Pemberian akses modal untuk pengusaha micro seharusnya dapat porsi yang lebih besar.
” Pemberian akses modal antara pengusaha micro dan besar di Indonesia mencerminkan ketidakadilan. Seharusnya pemerintah mampu memberi rasa keadilan sehingga ketidak adilan yang ada dapat dihilangkan”, kata Anwar Abbas.
Dalam akhir pemaparannya, Anwar Abbas juga meminta agar seluruh dana Muhammadiyah dapat dikelola oleh Muhammadiyah sendiri, terutama dalam BTM. Sebab selama ini, masih banyak yang disimpan di tempat lain .*