MADANINEWS.ID, JEDDAH – Persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 mulai memasuki tahap yang lebih serius. Pemerintah Arab Saudi tidak ingin urusan administrasi dan pengadaan layanan tertinggal hingga mendekati kedatangan jemaah. Seluruh kantor urusan haji dari negara pengirim diminta menuntaskan kontrak pelayanan dan penerbitan visa sebelum batas waktu 1 Syawal 1448 Hijriah, yang diperkirakan jatuh pada 9 Maret 2027.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq Al-Rabiah dalam pertemuan dengan pimpinan kantor urusan haji dari 76 negara di Jeddah. Pertemuan berlangsung di sela-sela Hajj Conference and Exhibition ke-6 yang digelar pada 8–11 November 2026 di Jeddah Superdome.
Bagi pemerintah Saudi, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak cukup hanya ditentukan oleh kesiapan menjelang keberangkatan. Kepastian kontrak, ketersediaan layanan, koordinasi maskapai, hingga kesiapan perusahaan penyedia jasa harus dibangun jauh sebelum musim haji berlangsung.
Kontrak Layanan Wajib Masuk Sistem Elektronik, Makelar Dilarang
Salah satu perhatian utama Saudi adalah tata kelola pengadaan layanan haji. Kantor urusan haji dari berbagai negara diminta segera mengamankan kerja sama dengan maskapai penerbangan, sekaligus menyelesaikan kontrak dengan perusahaan penyedia kebutuhan jemaah.
Mengutip laporan Kantor Berita Saudi SPA Selasa (10/11), Seluruh kesepakatan tersebut wajib didokumentasikan melalui platform electronic track atau jalur elektronik yang disediakan pemerintah Saudi. Dengan mekanisme ini, proses kontrak tercatat dalam sistem sehingga pelaksanaan pengadaan dan kepatuhan penyedia jasa dapat dipantau.
Saudi juga memperluas pilihan perusahaan penyedia layanan yang dapat digunakan kantor urusan haji menjadi 34 perusahaan. Namun, bertambahnya pilihan tidak berarti proses pemilihan bisa dilakukan secara bebas. Al-Rabiah menegaskan bahwa kerja sama hanya boleh dilakukan dengan perusahaan yang memiliki izin resmi dan terdaftar melalui platform elektronik pemerintah.
Penggunaan perantara atau makelar juga diperingatkan. Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pengadaan agar kerja sama berlangsung melalui jalur resmi, memiliki kejelasan tanggung jawab, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hotel, Konsumsi, dan Transportasi Masuk Satu Paket
Selain membenahi proses pengadaan, Kementerian Haji dan Umrah Saudi memperkenalkan skema paket layanan terpadu (all-inclusive package). Paket tersebut mencakup akomodasi, konsumsi, transportasi, serta pelayanan di tempat-tempat suci.
Melalui skema ini, kantor urusan haji memiliki pilihan untuk mengatur sejumlah kebutuhan utama jemaah dalam satu rangkaian layanan. Kesiapan masing-masing komponen tetap menjadi perhatian, mengingat persoalan pelayanan haji tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan hotel, tetapi juga ketepatan distribusi makanan dan kelancaran transportasi.
Al-Rabiah meminta kantor urusan haji memastikan seluruh aspek tersebut dipersiapkan secara matang. Kualitas dan kesesuaian menu makanan dengan kebutuhan jemaah juga menjadi perhatian agar pelayanan konsumsi tidak hanya tersedia, tetapi sesuai dengan kebutuhan selama berada di Tanah Suci.
Kesiapan Perusahaan Akan Dipantau, 20 Jalur Pelatihan Disiapkan
Saudi juga menyiapkan sistem pemantauan dan kepatuhan untuk mengevaluasi kesiapan perusahaan penyedia layanan. Pengawasan mencakup pusat layanan perhotelan, kamp, dan fasilitas akomodasi jemaah, termasuk penilaian terhadap kualitas pelayanan serta tindak lanjut atas masukan yang diterima.
Hasil pemantauan tersebut nantinya menjadi bagian dari evaluasi terhadap perusahaan penyedia jasa. Artinya, penilaian tidak hanya berhenti pada kelengkapan dokumen kontrak, tetapi juga melihat kesiapan fasilitas dan kualitas layanan yang benar-benar diberikan kepada jemaah.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Kementerian Haji dan Umrah Saudi menyiapkan 11 jalur pelatihan bagi kantor urusan haji dan sembilan jalur lainnya untuk perusahaan penyedia jasa. Materinya mencakup pengelolaan akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga manajemen kelompok jemaah.
Seluruh program pelatihan tersebut diminta selesai sebelum musim haji dimulai. Langkah ini ditujukan agar petugas dan tenaga operasional memahami tugas masing-masing sebelum menghadapi kebutuhan pelayanan dalam skala besar.
Pemeriksaan Medis, Vaksinasi, dan Kartu Nusuk Jadi Perhatian
Persiapan Haji 1448 H juga menyentuh aspek kesehatan dan pengelolaan data jemaah. Al-Rabiah meminta setiap kantor urusan haji memastikan calon jemaah menjalani pemeriksaan medis secara menyeluruh sebelum meninggalkan negara asal, memenuhi persyaratan vaksinasi, dan mematuhi ketentuan kesehatan yang berlaku.
Akurasi data jemaah turut menjadi perhatian karena informasi tersebut menjadi dasar perencanaan operasional. Data yang lengkap dan akurat dibutuhkan untuk mengatur akomodasi, katering, armada transportasi, hingga pergerakan jemaah selama menjalankan ibadah.
Saudi juga mengingatkan pentingnya kepemilikan dan penggunaan kartu Nusuk. Kartu tersebut berfungsi sebagai identitas jemaah sekaligus membantu verifikasi ketika mengakses fasilitas pelayanan atau memasuki lokasi tertentu yang membutuhkan pemeriksaan izin.
Selain itu, Saudi memperkenalkan inisiatif Comprehensive Journey and Group Management untuk mengatur perjalanan jemaah secara lebih terstruktur. Dalam skema ini, jemaah dikelompokkan dalam rombongan berisi 94 orang yang masing-masing didampingi seorang ketua kelompok dan asisten. Pengelolaan perjalanan dirancang mulai dari negara asal hingga kepulangan.